18 Tahun Tanah LC di Parimo Tidak ‘Beres’, RH Tadulako Angkat Bicara, BPN Senyum ‘Menggelitik’

0
271

PARIMO | matarakyatindo.com – Yayasan Rumah Hukum Tadulako Kabupaten Parigi Moutong yang dimotori Sumitro SH MH bersama anggota Hartono Taharudin SH MH sebagai kuasa hukum tanah rakyat yang menjadi sengketa tanah LC sejak tahun 2003 mulai angkat bicara.

Menurut Hartono, penyelesaian tanah LC yang sudah memakan usia 18 tahun itu tergolong urusan yang sangat mengagetkan. Pasalnya, apa yang menjadi perhatian pemerintah untuk melonggarkan penyelesaian tanah LC, ternyata hanya kata sabar dan tenang.

“Terus terang, klien kami selalu menanyakan soal penyelesaian tanah LC yang sudah lama. Ini ibaratkan seperti anak gadis yang dilamar pemuda hingga dinikahkan namun tidak pernah disentuh” kata Hartono mengumpamakan kejadian dimaksud.

Bahkan pihaknya telah mendatangi Kantor BPN Parimo beberapa kali untuk dilakukan ‘tukar pikiran’ dengan berkoordinir soal penyelesaiannya, namun tetap saja jawaban dari yang bersangkutan harus bersabar.

Sikap kesabaran inilah yang menjadi ‘kemarahan’ pemilik tanah dilingkup tanah LC kata Hartono. Sedangkan kedatangan Rumah Hukum Tadulako di DPRD Parimo saat RDP antara pihak BPN dan Pemda tak lain untuk mendengarkan soal kepastian hukumnya, cecarnya di hadapan Ketua Dekab, Senin (21/11/2021).

Lantas, apa jawaban BPN ketika mendengar pernyataan Rumah Hukum Tadulako terkait belum terselesaikannya penyelesaian sengketa tanah dilahan Land Consolidation atau konsolidasi tanah yang merupakan proyek nasional yang harus diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.

Pihak BPN diwakili Lin Kadarwati menyatakan bahwa penyelesaian tanah LC saat ini tetap menjadi prioritas hingga pada tahapan penyelesainnya sebagai tanggung jawab.

“BPN tetap bertanggung jawab atas penyelesaian tanah dengan membentuk Satgas bersama Pemda dengan tujuan untuk menindaklanjuti perselisihan hak tanah yang bersengketa” ujarnya.

Lin Kadarwati akui bahwa penyelesaian tanah LC masih ‘ruwet’ karena telah terjadi tumpang tindih, khususnya yang berlokasi di tanah warga yang saling klaim sehingga dalam tahapan penyelesaiannya selalu mengalami penundaan.

“Mohon sabar dahulu, karena penyelesaian pengukurannya sudah hampir selesai sejak tanggal 28 Oktober dari blok A hingga blok H. Jadi hampir semua bermasalah, apa lagi didalamnya terdapat tanah pembagian arisan dan tanah ahli waris” jelasnya.

Sementara, Ketua DPRD Sayutin Budianto S.Sos meminta kepihak BPN dan Pemda untuk terus melakukan koordinasi sebagai langkah penyelesaian di lapangan disaat LC diselesaikan.

“Kompleks permasalahannya bahwa konflik didalamnya diduga akan terjadi benturan didalamnya karena terjadi tarik ulur hak kepemilikan tanah” kata Ketua Dekab.

Pantauan media ini, rapat dengar pendapat masih berlanjut karena antara pihak BPN dan Rumah Hukum Tadulako serta Pemda dan DPRD belum mendapatkan jawaban yang jelas, mengingat penyelesaian tanah LC sudah memasuki usia 18 tahun, namun baru tahun 2021 dilakukan pengukuran tanah warga.

Wartawan : Pde Husain / Deni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here