210 Juta Anggaran Bumdes di Desa Dulomo Pohuwato Dipertanyakan

0
350

GORONTALO – matarakyatindo.com – 210 Juta anggaran Bumdes Tahun 2018 di Desa Dulomo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato dipertanyakan. Selasa, (8/10/19).

Menurut Fitri Usman Selaku Warga Masyarakat di Desa Dulomo bahwa Pada dasarnya bumdes yang ada di Desa Dulomo sejauh ini dalam penilaian masyarakat terdapat masalah dalam tata kelolanya, baik pengelolaan anggaran maupun pengelolaan secara organisasi/administrasi.

“Bahkan selama ini bumdes tidak memiliki struktur kepengurusan yang jelas. Artinya secara struktur tertulis ada nama pengurus, tapi pada faktanya tidak ada kepengurusan, sebab hampir semua pengurus sudah mngundurkan diri terkecuali direktur bumdes yg masih bertugas”, ungkap Fitri saat dihubungi melalui Via Telepon.

Menurutnya, hal itu tentunya tidak bersesuaian dgn aturan organisasi terkait pengelolaan dana bumdes.

“Informasi yang saya dapat dilapangan, total anggaran bumdes itu 300 juta dan sudah 210 juta yang dicairkan tapi sampai degan saat ini pengelolaan dana itu tidak ada kejelasan”, cetusnya.

Sementara itu, Ruten Hamzah, selaku Direktur Bumdes Desa Dulomo membenarkan adanya anggaran 300 juta tersebut. Sedangkan 210 juta menurutnya sudah disalurkan kepada masyarakat.

“210 juta itu terbagi dalam beberapa pos, dan beberapa program yang torang jalankan terkait dengan usaha masyarakat yang ada disini terutama Pertanian dan Peternakan. Jadi anggaran 210 juta itu tersalurkan di program itu”, katanya.

Lanjut Ruten, anggaran Bumdes tersebut saat ini masih berada di tangan masyarakat dan belum dikembalikan.

“Untuk anggaran ini, ketika masyarakat mau pinjam otomatis ada yang mengembalikan kemudian ada juga yang belum mengembalikan”, ucapnya.

Hingga saat ini, Ruten, tidak mengetahui dengan pasti jumlah masyarakat yang menerima pinjaman dari anggaran Bumdes tersebut.

“Jadi ini uang tidak kami saldokan tapi langsung kami putar kembali dan jika ada masyarakat yang mau pinjam lagi kami akan berikan”, pintanya.

Sementara itu, Ruten juga membantah adanya ketidakjelasan kepengurusan Bumdes yang ada di Desa Dulomo tersebut.

“Pengurusnya ada, cuma ketika dananya ada sama kami pengurus bumdes, selang beberapa bulan begitu sekretaris saya sudah masuk di aparat desa. Otomatis dalam aturannya tidak boleh merangkap dua jabatan”, jelasnya.

Sedangkan Bendahara Bumdes kata Ruten, juga memundurkan diri akibat ketidakmampuannya dari sisi administrasi.

“Mungkin dia merasa tidak mampu disitu sehingga dia memutuskan untuk mencari kerja di tempat lain sebab disini tidak digaji perbulan”, imbuhnya.

Tidak hanya itu, Ruten juga mengatakan anggaran Bumdes sebesar 90 juta yang belum dicairkan oleh Kepala Desa akibat anggaran 210 juta awal belum dikembalikan.

“Cuma kenyataannya sampai dengan akhir tahun masyarakat belum mengembalikannya. Masyarakat tiap panen itu dorang ba setor, tapi dorang punya setoran tidak bisa melunasi”, kata Ruten.

Persoalan tersebut kata ruten, akibat bencana alam yang sering menimpa masyarakat, seperti banjir dan kekeringan.

“Jadi torang juga tidak bisa paksakan. Untuk menjamin uang kembali, itu akan kembali cuma torang tidak bisa memaksakan masyarakat dengan kondisi yang sekarang”, kata dia.

Pasca kemarau, Ruten, sudah memiliki target bahwa untuk penanaman nanti bukan lagi urusan bumdes dan tidak ada lagi sistem pinjaman.

“Jadi kami tinggal menunggu setoran dari masyarakat agar tidak menumpuk itu pinjaman”, tutupnya.

Reporter : Hamdi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here