40 Orang Penilai Pejabat Fungsional PPUPD Ikuti Diklat

0
194

PALU | matarakyatindo.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Rusli Baco Dg Palabbi SH MH didampingi kepala Kabid Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Kemendagri Judi Darman M.Si, Kepala BPSDM Dra Novalina MM, dan Widyaswara Dra Derry Djangola M.Si secara resmi membuka Diklat penilaian angka kredit jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (PPUPD) yang ditandai dengan penyematan tanda peserta bertempat di Aula Garuda Kantor BPSDM Rabu 2 September 2020.

Panitia pelaksana Moh Riyan, SSTP MSi dalam laporannya menyatakan peserta diklat berjumlah 40 orang yang terdiri PPUPD Provinsi 26 orang, Palu 3 orang, Sigi 5 orang, Donggala 3 orang dan Parigi Moutong, Banggai dan BKD Provinsi masing-masing 1 orang.

“Tujuan pendidikan dan pelatihan untuk memberikan acuan kepada jabatan fungsional PPUPD untuk dapat membuat dokumen usulan penilaian dan penghitungan angka kredit,” ujarnya.

Sementara itu Gubernur Sulawesi Tengah melalui Wakil Gubernur Dr. H. Rusli Dg. Palabbi SH MH menyatakan berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 36 tahun 2020 tentang jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau disingkat PPUPD berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, instansi pusat dan instansi daerah.

Pejabat fungsional PPUPD adalah PNS yang diberi tugas tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi review monitoring evaluasi dan pemeriksaan.

Lebih lanjut Wakil Gubernur menyampaikan pejabat fungsional PPUPD dituntut harus selalu meningkatkan kapasitas dan kompetensinya karena pejabat fungsional ini ditentukan dengan kemampuan dalam menelaah kemampuan dalam pemantauan melakukan analisis serta kemampuan dalam memberikan rekomendasi terkait dengan perbaikan masalah yang ditemukan.

Oleh karena itu pejabat fungsional hendaknya mampu memahami terkait dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah karena dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak semata-mata hanya didasarkan atas kemampuan dalam penyerapan dan akuntabilitas keuangan namun lebih diutamakan bagaimana pemerintah daerah mampu melaksanakan urusan pemerintahan daerah itu termasuk bagaimana organisasi perangkat daerah melaksanakan urusan urusan yang menjadi bidang tugasnya

“Diklat penilai angka kredit ini menjadi kewajiban kita bersama untuk memberikan persepsi yang sama dalam penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah karena dalam praktek penilaian angka kredit tidak sedikit tim penilai mengalami kesulitan sebab bisa terjadi berkas yang akan dinilai tidak lengkap atau tidak memenuhi unsur-unsur, olehnya materi yang akan dijelaskan nantinya oleh narasumber tidak cukup hanya dipahami namun harus disimulasikan bahkan dipraktekkan sebagaimana mestinya,” jelas wakil Gubernur.

Dengan hadirnya pejabat fungsional lanjut Wakil Gubernur, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang kompeten dan memiliki kapasitas yang baik diharapkan mampu mengedepankan pendekatan preventif atau pencegahan dibanding melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi, oleh karena itu pejabat fungsional diharapkan dapat lebih mendalami setiap masalah dan bagaimana menyelesaikannya dengan integritas, independensi, profesionalitas dan kemampuan kerjasama serta membangun sinergi dengan pejabat fungsional auditor sebagai sesama aparat pengawas intern pemerintah serta dengan pihak lain yang terkait.

Biro Humas dan Protokol

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here