Akhirnya Caus, Hak Interpelasi ‘Gagal’ Suara Menolak 24 Orang, 14 Mendukung, Massa Aksi ‘Geram’

0
939

Wartawan : Sumardin (Pde) / Deni

PARIMO | matarakyatindo.com – Permohonan sebagian masyarakat Kabupaten Parimo (Sulteng) melalui keterwakilannya yang menamakan dirinya sebagai massa Ampibi untuk meminta hak interpelasi menurunkan Bupati H. Samsurizal Tombolotutu akhirnya ‘gagal’.

Kegagalan hak interpelasi atas tuntutan massa aksi sebagaimana yang berlangsung mulai Rabu (19/8/2020) pagi tadi hingga siang pukul 13.30 wita dengan terpaksa dilalui dengan ‘amarah’ massa dengan membakar ban di depan Kantor Dekab yang dikawal Polisi dan Anggota Satpol PP.

Beruntung pembakaran ban hanya berlangsung sementara karena mobil water Canon Polisi langsung meluncurkan airnya mematikan api yang membara dan menyemprotkan massa aksi hingga mundur.

Sedangkan jawaban massa aksi terus melakukan perlawanan dengan ‘melempar’ mobil water Canon Polisi untuk tidak menyemprot massa. Sedangkan massa aksi lainnya terus menyuarakan hak interpelasi itu dengan bahasa ‘keras’ akibat adanya isu bahwa penolakan hak interpelasi rakyat diduga ada ‘permainan’.

Sebelum massa aksi melakukan protes di mimbar politik secara bergantian, datanglah Ketua DPRD Sayutin Budiyanto Tongani S.Sos menjelaskan terkait tuntutan hak interpelasi rakyat yang menyebut bahwa hak interpelasi ditolak karena kala dalam voting oleh anggota DPRD berjumlah 38 orang dari 40 Anggota Dewan tetap melalui voting tertutup.

“Kami sebagai fraksi NasDem yang menyetujui permohonan hak interpelasi rakyat terpaksa kalah dalam voting, karena jumlah anggota Dewan yang mendukung 14 orang, sedangkan yang menolak 24 orang. Ini adalah sebuah kepastian karena dilakukan melalui rapat Paripurna” kata Politisi NasDem saat dipanggung orasi massa aksi pukul 13.35 wita.

Pantauan matarakyatindo.com, aksi massa terus berlanjut sembari ‘berteriak’ melalui pengeras suara dengan menyebut bahwa kekalahan suara rakyat menuntut hak interpelasi bukanlah salah satu tuntutan besar. Namun masih ada satu peluru lagi yaitu melaporkan Bupati di Kejati soal ‘gratifikasi’, teriak H. Sukri Tjakunu. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here