Ambil Ijazah di SD Inpres 2 Ogotumubu, Siswa Bayar Rp 50 ribu

0
1669

Parimo – matarakyatindo.com Hebohnya Informasi tentang adanya dugaan pungli di SD Inpres 2 Ogotumubu Kecamatan Tomini, membuat orang tua/wali siswa bertanya-tanya, Padahal dalam Permendikbud No 60/2011 jelas-jelas mengatakan bahwa sekolah setingkat SD dan SMP bebas dari biaya apalagi Sekolah Negeri.

Modus pungutan liar dengan berdalih penulisan Ijazah dan Pembayaran biaya Penulisan SKHUN di Parigi yang dilakukan oleh SD Inpres 2 Ogotumubu tersebut sepertinya sudah sering terjadi, dengan membenani peserta didik dengan sejumlah uang dalam pengambilan ijazah sebesar Rp. 50.000,-

Menurut pengakuan sejumlah orang tua peserta didik SD Inpres 2 Ogotumubu mengatakan, untuk pengambilan ijazah siswa kelas VI dipungut uang sebesar Rp 50 ribu per siswa.

“Anak saya sudah sekolah SMP di Tomini, Karena keterlambatan ijazah, makanya Ijazah baru di ambil sekarang ini, tidak tahunya di mintakan uang Rp. 50.000,- terpaksa uang yang di simpan untuk membeli beras nanti di pasar Tomini hari Minggu, saya berikan sama anak saya untuk menebus biaya Ijazah itu” Ujar Orang Tua Siswa kepada media matarakyatindo.com via telpon genggamnya.

Untuk mengecek kebenarannya, pimpinan media matarakyatindo.com telah menghubungi Kepala Sekolah, Ratni Via WhatsApp, Kepsek tersebut pun mengirimkan salah seorang guru di SD Inpres 2 Ogotumubu, Fudal mengakui bahwa pengumpulan uang tersebut benar adanya dan itu merupakan hasil kesepakatan antara wali murid dan komite. Sabtu (13/07/2019).

“Uang itu di kumpulkan karena ada kesepakatan antara orang tua/wali siswa dengan pihak sekolah, jadi kalau misalnya ada kekurangan pembangunan disekolah, uang itu yang mau kita gunakan, mana lagi guru-guru setengah mati ba olah nilai kasiang, baru itu biaya bos (kepsek, red) mau ambil dari mana kasiang” Ujar Fudal kepada media

Dirinya juga menambahkan bahwa uang itu juga sebagian digunakan untuk pembayaran penulisan SKHUN dan Ijazah.

“Penulisan SKHUN di Parigi itu dibayar perlembarnya pak, begitu juga dengan Penulisan Ijazah, belum lagi penyetoran apa stow yang bos bilang tadi, jadi bisa di kalkulasikan kalau yang di minta itu hanya barangkali Rp. 25.000 saja, jadi kalau siswanya cuma 10 orang misalnya?” Tambah Fudal

Dirinya mengakui bahwa kegiatan pengumpulan biaya  penulisan SKHUN dan Ijazah tersebut memang sudah berlangsung lama, dan meminta kepada media untuk tidak di publikasikan

“Kejadian ini memang sudah berlangsung lama pak, jadi saya minta tolong, Jangan di publikasikan, karena nama baiknya kita di Kecamatan Tomini ini tidak bagus nanti” Ungkapnya.

Menelisik dari beberapa kejadian adanya pungutan liar di sejumlah sekolah di Kabupaten Parigi Moutong, mengisyaratkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong dinilai lemah dalam pengawasan kebawah sehingga banyak sekolah yang melakukan pungutan liar kepada peserta didik dengan berbagai alasan.

“Padahal dalam Permendikbud No 60/2011 jelas-jelas mengatakan bahwa sekolah setingkat SD dan SMP bebas dari biaya apalagi sekolah negeri” Ujar salah tokoh masyarakat yang enggan di sebutkan namanya.

Reporter : Yunus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here