API Gorontalo Tolak RUU P-KS dan Beberkan Dampaknya Bagi Masyarakat

0
311

Gorontalo, Matarakyatindo.com Alianasi Peduli Indonesia yang terdiri dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Persaudaraan Muslimah Gorontalo (Salima Gorontalo), dan Pusat Komunikasi Daerah Lembaga Dakwah Kampus Gorontalo Sulawesi Utara (Poskomda LDK Go-Sulut) menggelar aksi damai untuk menolak secara tegas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Jumat, (20/9/19).

Aksi damai yang digelar di depan Kampus UNG, Bundaran Patung Saronde, Pasar Sentral dan di depan Kantor Radio Republik Indonesia Gorontalo (RRI Gorontalo) tersebut, juga turut membagikan selebaran yang berisi penjelasan tentang dampak dari RUU P-KS bahwa :

Filosofi mendasar dari konsep kekerasan seksual atau RUU P-PK tersebut bukan pada baik atau halal dan buruk atau haram suatu perilaku seksual, tetapi atas dasar suka sama suka.

UU penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU Perlindungan Anak, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang masih dioptimalkan pelaksanaannya, atau bisa dibantu dengan mendorong Pasal-pasal Kesusilaan dan Kejahatan Seksual di RKHUP yang akan dilaksanakan adalah salah cara membantu Korban Kekerasan Seksual.

Dalam RUU P-KS ini juga dinilai multi tafsir yang berbahaya bagi perbuatan terhadap tubuh seseorang, perbuatan terhadap hasrat seksual seseorang, perbuatan secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang, perbuatan yang menyebabkan tidak ada persetujuan dalam keadaan bebas, dan perbuatan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan.

Masa Aksi Saat membagikan selebaran di Bundaran Patung Saronde (Foto: Hamdi)

Dalam selebaran itu juga dijelaskan tujuan dari RUU tersebut adalah untuk mengubah pola fikir masyarakar agar mengadopsi cara pandang feminisme yang berbahaya, yakni tubuhku adalah milikmu (My Body Is Mine), yang berarti setiap bentuk pengaturan terhadap tubuh dan perilaku seksual perempuan dianggap sebagai bentuk kekerasan berbasis gender atau kekerasan seksual.

Sehingga, tidak ada siapapun baik orang tua, Nilai Agama atau Negara yang berhak mengontrol dan mengatur perempuan jika ingin berpakaian seperti apa, ingin berperilaku seksual seperti apa dan dengan siapa.

Jika RUU P-KS ini diterapkan, berpotensi melegalkan perzinahan karena tidak dianggap kekerasan jika dilakukan atas dasar suka sama suka, akan menyuburkan perilaku LGBT, berpotensi melegalkan prostitusi dan aborsi apabila perilaku tersebut dilakukan atas kesadaran diri, perkosaan, perbudakan seksual, juga berpotensi mengkriminalisasi hubungan seksual yang halal karena dianggap suatu pemaksaan.

“Kami melihat RUU P-KS ini masih ambigu, tidak jelas. Karena masih ada beberapa pasal yang menyebutkan bahwasannya pemaksaan aborsi akan terkena tindak pidana” terang Sandi Safrudin Nina selaku Humas.

Jika pemaksaan terhadap aborsi dapat dipidana kata Sandi, bagaiman jika para pelaku tidak dipaksa ?? “Berarti Bisa”, ucap Sandi.

Bagi sandi, RUU P-KS tersebut berisi pasal-pasal karet dan masih ambigu, seperti ingin melindungi tetapi sesungguhnya menyerang.

Masa Aksi membawa tulisan penolakan RUU P-KS (Foto: Hamdi)

“Jadi kami dari alinsi peduli indonesia gorontalo menginginkan secara konstituen dari legislatif dan yudikatif untuk dipertimbangkan kembali tentang RUU P-KS ini”, pintanya.

Sandi juga berharap untuk masyarakat gorontalo yang memiliki Falsafah Adat Bersedikan Sara, Sara Bersendikan kitabullah agar sadar terhadap RUU P-KS tersebut.

“RUU P-KS ini sebenarnya ambigu dan terlihat pro rakyat padahal tidak sama sekali, dan dengan rancangan ini membuka banyak peluang untuk orang-orang melakukan zina”, tutupnya.

Reporter : Hamdi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here