Aspirasi Usulan Masyarakat Belum Terpenuhi, Wakil Rakyat Akhirnya Hilang Kepercayaan, OPD ‘Membisu’

0
211

Penulis : Sumardin (Pde) / Deni

PARIMO | matarakyatindo.com – Para wakil rakyat di DPRD Parigi Moutong saat ini, kini menjadi bahan guyonan konstituennya yang ada di Dapil masing-masing terkait janji saat reses yang belum terpenuhi.

Hal inilah membuat salah satu wakil rakyat dari partai Gerindra sebagai partai pendukung pemerintah daerah menjadi ‘geram’ karena aspirasi yang dijanjikan kepada masyarakat belum terlaksana.

Melalui rapat Paripurna, Senin (14/6/2021) politisi Gerindra Arifin Dg Palalo mengungkap hal-hal prinsipil terkait program Aspirasi yang dititipkan padanya masih belum terealisasi.

“Sampai saat ini, khusus untuk pokok-pokok pikiran ataupun aspirasi atas usulan masyarakat setelah melakukan reses, nyaris belum tersentuh oleh masyarakat karena realisasinya belum ada titik terang dari OPD” tegasnya.

Arifin Dg Palalo yang jarang terlihat ‘marah’ setiap pelaksanaan Paripurna di DPRD Parimo ini seakan-akan sudah hilang batas kesabarannya. Persoalannya hanya sepele saja, yaitu ketika menghubungi OPD tertentu mempertanyakan realisasi dana Aspirasi, jawaban mereka belum selesai dan lain-lain.

Sementara tudingan masyarakat konstituennya yang berada di Dapil sudah habis kesabaran dan menganggap bahwa wakil rakyat saat ini hanya ‘berdusta’.

“Harapan saya selaku wakil rakyat, kiranya Wakil Bupati untuk bisa menyampaikan kepada OPD agar apa yang menjadi harapan masyarakat melalui dana pokir itu bisa terealisasi secepatnya. Begitu juga para OPD saat dihubungi, harus menjawab yang jelas, sehingga kami tidak dianggap pendusta oleh konstituen kami” ungkapnya dengan nada kesal.

Sebagai ketua fraksi Gerindra, Arifin berharap kiranya semua OPD dapat melaksanakan realisasinya sesuai kesepakatan bersama. Karena bisa dibayangkan saat ini sudah masuk bulan Juni 2021, sebentar lagi pembahasan KUA – PPAS akan dibahas. Tapi hingga kini belum ada usulan satupun terealisasi oleh Eksekutif (pemerintah), termasuk usulan MCK dan Drainase.

“Jadi tidak ada lagi alasan menunggu TW IV, karena hal tersebut sudah dibahas bersama” tegas Arifin.

Selanjutnya kata politisi Gerindra ini, soal Spam di Parimo yang sampai sekarang ‘nyaris’ tidak bisa mendapatkan fungsi PAD. Melalui rapat paripurna diharapkan agar OPD yang mengurusi Spam untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga yang diharapkan dapat terealisasi, kata Arifin saat Paripurna.

Wakil Ketua 1 DPRD Parimo Faisan Badja (Lelo) selaku pimpinan Sidang mengatakan, apa yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Gerindra akan ditindaklanjuti, mengingat hal tersebut penting karena realisasinya untuk kemaslahatan masyarakat.

“Mengingat waktu pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) sebentar lagi dilaksanakan, diharapkan untuk OPD bisa menjadi perhatiannya, sedangkan usulan KUA-PPAS tahun 2022 juga belum masuk” kata Lelo.

Begitupun soal Spam yang disampaikan ketua fraksi Gerindra itu tetap menjadi prioritas Eksekutif dalam menggaet PAD. Namun posisi Spam ini dimungkinkan akan masuk lingkup Perusda sebagaimana yang disampaikan oleh Komisi 1 terkait melakukan konsultasi di Kemendagri dalam pembuatan Perda untuk pembentukan perusahaan daerah (Perusda), tutup Faisan Badja. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here