Bantuan DAK Harus ‘Steril’ Dari Pungutan…!!! Ini Kata Adrudin Nur

0
366
Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan (Dikbud) Parigi Moutong, Adrudin Nur (Foto : Deni)

PARIMO – matarakyatindo.com – Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan (Dikbud) Parigi Moutong, himbau kepada 98 kepala sekolah dasar (SD) sebagai penerima bantuan dana alokasi khusus (DAK) harus ‘steril’ dari pungutan. Pekerjaan harus dikerjakan melalui swakelola, tidak dipihak ketigakan dan sesuai dengan RAB, Juknis dan Juklak.

“Setiap Kepala Sekolah (Kepsek) dan Bendahara harus benar-benar memahami juknis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 4 Tahun 2019 karena sistim didalamnya sudah mengatur tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus” kata Adrudin.

Sebagai Kepala Sekolah, harus lebih terbuka soal tehnik mengelola dana dimaksud. Artinya bahwa penggunaannya sesuai dengan peruntukannya. Jangan menyimpang, jangan diselewengkan satu rupiah pun, jangan dulu belanja bahan sebelum pekerjaan di mulai serta bayar upah tukang, dan jangan istri atau suaminya yang jadi bendahar karena berbahaya, tegasnya.

Kadisdik Kabupaten mengingatkan kepada masing-masing Kepsek dan Bendahara untuk beehati-hati. Jika memang dalam penggunaan DAK tahun 2019 ada kewajiban pajak yang harus dibayar, harus diselesaikan.

Inilah yang harus menjadi pegangan, karena dalam menggunakan DAK tahun 2019, kewajiban untuk membayar pajak juga harus ditaati, agar setiap dana yang digunakan benar-benar sesuai Juknisnya dan segera berkonsultasi dengan Dinas bila belum memahami tehniknya, kata Kadisdik.

Selaku Kepala Dinas lanjut Dia, dirinya tidak pernah menyuruh atau merekomendasikan siapa yang akan jadi pihak ketiga dalam pengelolaan bantuan DAK.

“Saya ingatkan, jika ada hal seperti itu bukan perintah saya dan bila terjadi silahkan laporkan ke kami, ingat di kerjakan secara swakelola bukan di pihak ketigakan” pungkasnya.

Reporter : Deni

Editor : Sumardin || Pde

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here