Bawaslu Awasi Secara Ketat Potensi Pelanggaran Pada Muntarlih

0
220

Bawaslu Parimo – matarakyatindo.com Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Ruslan Husen menyebutkan ada isu kursial dalam Pemutahiran Data Pemilih (Muntarlih) yang harus diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Pelimu (Bawaslu).

“Terdapat isu kursial terkait tahapan Mutarlih. Seperti, Pemilih belum berusia 17 tahun sudah atau pernah menikah tapi tidak ada bukti akte nikah dan buku nikah,”terang Ruslan saat menjadi pemateri pada Rapat Koordinasi (Rakoor) pengawasan Muntarlih dilaksanakan Bawaslu Parigi Moutong, Sabtu (08/08/2020).

Menurutnya, secara normatif ketika warga negara menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) pasti tercatat dan akan diberikan buku nikah serta akte nikah.

“Menikah dibawah tangan karena belum cukup umur, pasti tidak tercatat,” ujar Kordiv divisi Hukum, Humas, Data dan informasi itu.

Kata dia, hasil koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umimu (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), pemilih yang bersangkutan dicatat seagai pemilih baru.

Dengan catatan, lanjut Ruslan, harus menunjukan surat keterangan dari Kepala Desa bahwa warga tersebut sudah pernah menikah.

“Dengan dasar tersebut dia memiliki hak untuk didaftar menjadi pemilih baru,”urainya.

Lebih lanjut Ruslan menjelaskan, hal tersebut diperkuat atas koordinasi dengan Dukcapil Provinsi.

“Dukcapil provinsi menyebutkan berdasarkan surat surat keterangan dari desa tadi, akan difasilitasi melakukan perekaman KTP elektroniknya dengan terlebih dahulu akan disodorkan formulir pernyataan,” tekannya.

Dikatakannya, semangat menjaga hak pilih warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Sebab, ketika hak pilih bagian dari hak asasi manusia, maka tidak boleh dikurangi dalam bentuk apapun juga, kecuali atas perintah undang-undang atau putusan pengadilan.

“Hak ini dimiliki oleh setiap individu sebelum dia lahir setelah dia meningga, tapi terkait dengan hak memilih ada syaratnya seperti, sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah, warga negara Indonesia, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,”tutupnya.

SUMBER : HUMAS BAWASLU PARIMO

PENERBIT : YUNUS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here