Carut Marut, Pekerjaan Jembatan Tuladenggi Sibatang Dipertanyakan, Komisi III DPRD Parimo Angkat Bicara

0
101
Foto : (Deni) Komisi III DPRD Kab. Parigi Moutong RDP Bersama BPBD PaRigi Moutong
  • PARIMO, matarakyatindo.com DPRD Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah. Gelar Ruang Dengar Pendapat (RDP) bersama BPBD Parimo Senin 7 november 2022 di ruang komisi III, dalam RDP yang di laksanakan komisi III itu mempertanyakan terkait kelanjutan progres pekerjaan jembatan darurat Desa Tuladenggi Sibatang Kec. Taopa. Yang disinyalir terjadi curat marut.

Sehingga DPRD Parimo menganggap pekerjaan jembatan tersebut ada keterlambatan dan tidak berjalan dengan baik, sehingga komis III memanggil dinas terkait untuk mempertanyakan apa penyebab belum di lanjutkannya pekerjaan yang kini baru mencapai 30 persen itu.

“Ketua komisi III .Yusup SP, Dalam penjelasannya kepada media ini, dirinyaa mengatakan bahwa ada terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan jembatan yang seharusnya saat ini sudah rampung di kerjakan, “ia juga menambahkan pekerjaan tersebut sudah melawati batas kontrak kerja. Tambahnya.

Ia menyebut bahwa dalam progres pekerjaan itu baru mencapai 30 persen dan dana sudah di cairkan 50 persen, berdasarkan penjelasan BPBD Parimo memang pekerjaan itu ada keterlambatan, kemudian kontrak yang di berikan ada revisi sebab pekerjaan tersebut adalah penunjukan. Sebut Yusup.

“Dia menuturkan, kami akan mengkaji terkait revisi-revisi mekanisme pekerjaan itu. Yang di anggap tidak menimbulkan temuan maupun denda kepada pihak rekanan, namum kami juga akan mengejar terkait proses pencairan anggaran yang sudah mencapai 50 persen.” Tutur dia.

Sebab kata kepala BPDB bahwa pekerjaan tersebut kewenangan penuh kepada PPK, selain itu, Kata dia, sumber dana itu jelas dari BTT kurang lebih realisasinya Rp 495 juta. numum dalam perjalanan belum bekerja sudah di bayarkan, padahal pekerjaan ini di ketahui di dampingi APIP/Inspektorat Parimo, kita berpikiran positif semoga pekerjaan ini bisa di rampungkan.

Kemudian kami juga akan mengelurakan rekomendasi kepada pemda dan tindakan tegas sebab ini adalah kepentingan rakyat, selainitu kami akan mengumpulkan data-data, jangan sampai ada kerjasama yang kurang baik. Serta memanggil pihak PPK, APIP, dan pihak rekanan.

Lanjutnya. Kami akan mengambil sikap mendesak BPBD sebagai liding sektor dan akan mengambil hasil data audit dari APIP/Inspektorat. Bahkan yusup juga meminta perjanjian antara PPK dan rekanan sebab acuan keterlambatan tentunya ada perjanjian.

Sambung Yusup, dari perjanjian itulah bila masih terlambat kami akan mendesak dan merekomendasikan ke APH untuk di lakukan audit dan di yakini ada indikasi kesengajaan untuk memperlambat pekerjaan tersebut. Dan akan memanggil PPK, Isnpektorat dan pihak rekanan. Pungkasnya.

 

DENI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here