Data penduduk Parimo Belum ‘Tervalidasi’, Komisi IV Tekan OPD Segera Merampungkan

0
76

PARIMO | matarakyatindo.com – Minimnya informasi data kependudukan masyarakat Parigi Moutong yang belum tervalidasi saat ini membuat Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong Fery Budi Utomo angkat suara.

Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung diruang Komisi IV, Senin (22/3/2021), telah berlangsung rapat terbuka bersama Dinas Kependudukan & Catatan Sipil dan Dinas Sosial Kabupaten terkait singkronisasi data masyarakat miskin yang belum tervalidasi.

Padahal data masyarakat miskin seharusnya di seriusi oleh pemerintah daerah, khususnya masyarakat penerima bantuan PKH, BST dan Bansos, serta jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu.

Hal inilah membuat anggota Legislatif memberi isyarat kepihak pemerintah daerah melalui OPD terkait untuk menengahi persoalan data kependudukan yang riil dan dapat dipertanggung jawabkan.

“DPR berharap agar falidasi data kependudukan selama dua bulan kedepan hingga bulan Mei mendatang harus segera rampung. Jika tidak rampung, sudah jelas akan menemui kendala bagi masyarakat penerima bantuan.

Demikian pernyataan Ketua Komisi IV DPRD Parimo Fery Budi Utomo saat RDP dengan OPD mitra kerjanya yang dihadiri tiga anggota Komisi IV yaitu Paulus Posodung (Perindo), Andun Hanau (PKS) dan H. Wardi (PKB).

Politisi NasDem, Fery Budi Utomo mengatakan, untuk menjaga keakuratan data penduduk Parimo setidaknya pihak OPD terkait harus melakukan pengawalan hingga ke pusdatin pusat, sehingga tidak ada penyaluran data atau pengambilan data dari tahun 2015 lagi.

“DPRD sangat berharap ada keseriusan dari pemerintah daerah Parigi Moutong terkait pemutahiran Data masyarakat yang belum singkron saat ini” tekannya.

Bahkan untuk hal-hal yang sangat urgent, yaitu menyangkut kesehatan masyarakat harus dengan kehati-hatian, sehingga tidak ada lagi masyarakat Parimo tidak mendapat jaminan kesehatannya, terutama yang di biayai dari ABPD nonaktif. Dan itu harus mendapat jaminan kesehatannya selama penerima melengkapi persyaratan Surat keterangan orang tidak mampu dari desa, tegasnya.

Segi positif dari putusnya kontrak dengan pihak BPJS lanjut mantan Polisi ini, pemerintah daerah harusnya sudah mulai mengidentifikasi pemutahiran data, sehingga projek pemutahiran data besar besaran yang menurut Dinas Sosial harus segera tervalidasi. Ini adalah langkah yang tepat, ungkapnya.

Bahkan ditahun 2019 lalu, ketika masyarakat yang tidak mampu lagi membayar tunggakan BPJS Mandirinya, seharusnya di data kembali dan sudah dimasukan oleh pemerintah desa melalui SIS-NG atau aplikasi manual.

Pihak Legislatif berharap agar pemerintah desa harus mendata dan memasukan usulan masyarakat yang kurang mampu, ini khusus bagi masyarakat penerima BPJS mandiri, terang Fery.

Hal ini dimungkinkan agar tidak ada lagi masyarakat terkendala terhadap pelayanan kesehatan di Parimo. Dan ini langkah yang harus di lakukan pemerintah daerah kepada masyarakatnya, sehingga tidak ada beban biaya besar bagi masyarakat, khusus yang kurang mampu atau yang tidak tercover dari APBD dan APBN. (**)

Reporter : Deni Renaldi / Pde

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here