Diduga Terjadi Monopoli ‘Bisnis’, Penyaluran Pupuk di Tingkat Petani Belum Tepat Sasaran

0
124

Editor : Sumardin (Pde) / Sumber : Humas Pemda

PARIMO | matarakyatindo.com – Keluhan kaum petani terhadap kelangkaan pupuk hingga kini masih terjadi. Pasalnya, ada dugaan terjadi monopoli bisnis pada sistim penyaluran pupuk di tingkat petani yang belum tepat sasaran.

Untuk penanganan kelangkaan pupuk tersebut, pihak Pemerintah daerah langsung melakukan rapat evaluasi hasil pengawasan dan pembinaan komisi pupuk dan pestisida Parigi Moutong berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati, Senin (5/10/2020) dihadiri Kadis TPHP, Bapelitbangda, Kabag Ekonomi serta beberapa pejabat terkait lainnya.

Aswini Dimple SKM sebagai sekeretaris II di Komisi pengawasan pupuk dan Pestisida mengatakan, tujuan rapat dilaksanakan untuk mengevaluasi hasil KP3.

“Kita sudah melakukan pengawasan dan pembinaan sampai ditingkat distributor maupun pengecer, namun masih saja ditemukan beberapa permasalahan dilapangan namun kami sudah melakukan rapat bersama setelah itu bersama komisi pengawasan pupuk dan pertisida di dinas pertanian untuk merangkum apa yang menjadi temuan dari permasalahan dimasing- masing Kecamatan” ujarnya.

Terkait permasalahan dilapangan antara lain yaitu masalah ketepatan soal penyaluran pupuk di tingkat petani belum tepat sesaran karena masi adanya monopoli bisnis dilapangan.

Kemudian tindak lanjut pada rapat berikutnya akan di undang dari distributor pengecer termasuk para camat serta kepala UPTD dan semua tim komisi pupuk KP3 terkait pembahasan rapat lanjutan.

Sementara itu Wakil Bupati Parigi Moutong H.Badrun Nggai,SE mengatakan sangat mengapresiasi kepada Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KP3). Badrun menghimbau agar Distributor diharapkan tidak melakukan penyelewengan terhadap pupuk subsidi tersebut, seperti meng oplos pupuk atau mengganti karung kemasan menjadi karung yang ekonomis.” Tegas badrun.

Wabup mengingatkan kembali untuk para oknum yang sengaja ataupun tidak sengaja melakukan tindakan tersebut tentu saja sudah melanggar hukum dan oknum akan langsung berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk menerima hukuman yang berat,”tegas Badrun.

Selaku ketua Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida (KP3) di Kabupaten, dirinya akan selalu memonitoring serta mengingatkan kepada seluruh Camat beserta perangkatnya agar tetap selalu mengawasi dan mengevaluasi soal pendistribusian atau penyaluran pupuk untuk menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kedepannya untuk menjadi lebih baik. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here