Dinas P2AP3KB Gelar Fasilitasi Organisasi Perangkat Daerah

0
332
PARIMO | matarakyatindo.com – isu gender menjadi salah satu isu penting yang di angkat pemerintah dalam rangka persamaan hak terhadap masyarakat.
Hal ini juga menjadi topik yang diangkat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2AP3KB) Kabupaten Parigi Moutong dalam pertemuan bertajuk Fasilitasi Organisasi OPD Penggerak percepatan Pengarusutaman Gender melalui Perencanaan anggaran yang Responsif Gender dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait yang menjadi penggerak Pengarus Utamaan Gender di aula Bapelitbangda (30/10).
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas P2AP3KB Dahniar SPd, MSi dalam laporannya mengatakan Pengarus utama gender merupakan strategi yang di bangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.
Ia mengatakan pelaksanaan integrasi PUG kedalam siklus perencanaan ditingkat pusat dan daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasin sumberdaya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi masyarakat.
“Kegiatan ini kami laksanakan dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang teori dan konsep gender yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat dari perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat“ ucap Dahniar.
Sementara itu staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Drs Kamiludin Pasau saat membacakan Sambutan Bupati mengatakan gender merupakan suatu perbedaan sosial antara kaum laki-laki dan perempuan yang dititik beratkan pada perilaku, fungsi dan peranan masing-masing yang ditentukan oleh kebiasaan masyarakat dimanapun berada.
Untuk itu, pengarus utamaan gender harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencaan program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi responsif gender.
“Olehnya itu, dengan fasilitasi OPD sebagai penggerak dalam percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender ini, diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggung jawabkan dan adil dalam memberikan manfaat bagi pembangunan “ Ucap kamiludin.
Sumber : Humas Parigi Moutong

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here