DPMPD Melaksanakan Workshop Training Pelatihan Sinkronisasi Perencanaan Untuk Percepatan Akses Air Minum & Sanitasi

0
455

PARIMO | matarakyatindo.com – Bertempat di Aula DPMPD Parigi Moutong telah dilaksanakan pembukaan Kegiatan Workshop Evaluasi Training of Trainer (ToT) Integrasi Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program Air Minum dan Sanitasi (ProAKSI) dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa. Selasa (22/10 – 25/10/2019).

Untuk realisasinya, kewajiban pemerintah mewujudkan Akses terhadap program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis sanitasi masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar manusia.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2020. RPJPN mengamanatkan pada layanan dasar air minum dan sanitasi dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Parigi Moutong.

Pelatihan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah Kecamatan dan desa merajuk pada Integrasi PJM pro aksi kedalam RPJM desa dan RKP desa, program Pamsimas penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik dilingkungan desa adalah salah satu kunci dalam menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Demikian peyampaian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (DPMPD), FIT DEWANA S.STP, dalam sambutan pembukaan workshop training kemarin.

“Masyarakat tidak mungkin jadi makmur dan sejahtera kalau tidak punya air yang bersih. Masyarakat desa dan Kabupaten tidak akan sejahtera jika masih buang sampah sembarangan,”terang Fit.

Fit katakan, khusus pelaksanaan kegiatan Sinergi Program PAMSIMAS, Pemerintah bersinergis untuk kesejahteraan masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak serta berkelanjutan. Air bersih untuk rakyat, dan sanitasi total berbasis masyarakat desa.

Dikatakannya bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum bersih dan sanitasi merupakan hal mendasar yang menjadi agenda pokok kebijakan Pembangunan Nasional serta komitmen bersama.

Sebagaimana tertuang dalam lembaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan bahwa pemenuhan air minum dan sanitasi merupakan bagian pelayanan dasar di bidang kesehatan yang menjadi salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah.

“Pelayanan dasar harus memenuhi kaidah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang segera diwujudkan sesuai dengan permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal” Pungkasnya.

Reporter : Deni

Editor : P’De Husain

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here