DPMPD Parimo Berikan Edukasi, Fungsi & Tugas BPD Dalam Pembangunan Desa

0
544

PARIMO || matarakyatindo.com – Perencanaan pembangunan desa merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menindaklanjuti perencanaan pembangunan yang berkiblat kearah pembangunan desanya.

Untuk menjaga marwah BPD, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas PMPD telah memberikan edukasi, fungsi & tugas kepada Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dalam menjalankan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui perwujudan pembangunan desa.

Kasubag Hukum & perundang-undangan Setda Parimo, Darwis D Suludi SH mengatakan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal (54), dijelaskan bahwa Musyawarah Desa merupakan forum pemusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa (Pemdes), dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Hal itu juga telah diatur melalui lembaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

“Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa,” ujarnya.

Dia meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten untuk melakukan kajian terkait dengan besaran insentif dan operasional anggota BPD serta dapat merevisi kembali Perbub tentang tatacara pedoman pelaksanaan Pilkades, terangnya.

Sementara, Kabid Pemberdayaan desa, M Adfar Lamakatutu SE MSi menuturkan, peran BPD dalam melakukan pengawasan keuangan desa dan BUMDES harus lebih disingkronkan sesuai aturan yang berlaku.

Sedangkan Bumdes merupakan salah satu Program Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di Pedesaan. Hal ini terlaksana sejak berlakunya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bumdes juga menjadi pilar kegiatan ekonomi untuk sebesar besarnya kepada kesejahteraan masyarakat Desa, ungkapnya.

Adfar katakan, para Ketua BPD setidaknya jangan menutup mata tutup telinga, pasalnya BPD adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi, dan berperan di Pemerintahan Desa sebagai pengawasan dan pendukung keadmistasian secara Musyawarah Desa (Musdes).

Reporter : Deni
Editir : Sumardin (Pde)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here