Dugaan Kasus Korupsi di Parimo Masih ‘Gentayangan’, Ampibi Mencoba Curhat Ke Penyidik

0
293

Liputan khusus : Sumardin (Pde)

PARIMO | matarakyatindo.com – Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah di Tahun 2020 lalu sesungguhnya menjadi Kabupaten bermartabat dan terdepan di Sulawesi Tengah sebagaimana ultimatum mantan Bupati Parimo Drs H Longki Djanggola MSi melalui program visi dan misi tahun 2003 – 2008 lalu.

Namun setelah memasuki tahun 2021, lambaian tangan menuju kabupaten terdepan justru hilang ditelan angin malam. Penyebabnya karena daerah ini mulai bermunculan oknum ‘perampas’ hak rakyat sehingga daerah yang dijuluki lumbung beras di Sulteng menjadi daerah yang penuh dengan dugaan korupsi karena terus ‘bergentayangan’.

Melihat kejenuhan masyarakat kota Parigi semakin tersudutkan, kini muncul kelompok Aksi Masyarakat Peduli Birokrasi di Parigi Moutong yang disebut Ampibi yang kini mulai menerobos dinding rapuh yang sudah masuk pada fase kebingungan.

Dengan jumlah delapan pengurus inti, kelompok Ampibi yang dipimpin Amran Soda didampingi H Sukri Tjakunu, mendatangi Polres Parimo Selasa (27/4/2021) untuk bersilaturahim dengan Kapolres AKBP Andi Batara Purwacaraka SH SIK pada pukul 10.30 WITA yang berlangsung di ruang Anev Polres Parimo.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Ampibi melaporkan sejumlah temuan dugaan korupsi yang belum tertangani dengan ‘bijak’ kepada Kapolres Parimo, terutama dugaan korupsi pembangunan gedung olahraga (Gor) yang tidak tuntas.

Dari keterangan juru bicara Ampibi menjelaskan, pembangunan GOR di Parigi milik Pemkab Parimo beralamat di desa Jono Kalora Kecamatan Parigi Barat mulai dibangun tahun 2019 oleh perusahaan pemenang tender PT Dita Putri yang beralamat di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan anggaran sekitar Rp11 miliar.

Namun posting anggaran yang cukup besar itu justru pihak perusahaan tersebut tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sehingga terjadi pemutusan kontrak. Kemudian tahun 2020 oleh perusahaan pemenang tender PT Nur Ihsan Minasa mulia yang beralamat di Tanggerang dengan anggaran sekitar Rp3,7 miliar.

 

Namun, lagi-lagi perusahaan ini juga tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sehingga juga diputus kontrak.

Pertanyaannya, siapakah yang bertanggung jawab terhadap mangkraknya pekerjaan yang menelan miliaran rupiah tersebut ? Inilah yang menjadi dasar Ampibi menitipkan satu persoalan yang dapat dituntaskan pihak penyidik Polres Parimo, lapor jubir Ampibi.

Kapolres Parimo AKBP Andi Batara Purwacaraka SH SIK ketika menerima laporan Ampibi langsung menyimpulkan bahwa kewenangan Polisi sebagai penyidik masih sebatas menerima informasi .

“Teman-teman Ampibi sudah melakukan silaturahmi dan kami ucapkan terima kasih. Dan terkait laporan pembangunan GOR yang tidak tuntas, sebetulnya Polres sudah melakukan Lidik dan sudah melakukan wawancara kepada beberapa orang” kata Kapolres kepada Wartawan inj usai melakukan pertemuan dengan pihak Ampibi.

Menurutnya, sesuai petunjuk Bareskrim / Tipikor, pihaknya belum bisa melakukan ekspos persoalan tersebut, sehubungan dengan mengantisipasi hilangnya barang bukti.

“Karena kami dari pihak Polri selalu bersandar pada SOP sehingga pada saat nanti sudah terpenuhi unsur, maka akan dilakukan gelar perkara lalu dinaikan ke sidik, selanjutnya ketahap 2 (P21) barulah dilakukan ekspos secara keseluruhan” pungkas Kapolres AKBP Andi Batara Purwacaraka SH SIK. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here