FMPGB Laporkan Kades Gio Barat ke Kejaksaan Cabang Moutong, Ini Persoalannya !!

0
627

Parimo, matarakyatindo.com Forum Masyarakat Peduli Desa Gio Barat (FMPDGB) melaporkan Kepala Desa (Kades) Gio Barat Ke Kejaksaan Cabang Moutong, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, akibat adanya indikasi penyelewengan keuangan desa, Tahun Anggaran 2016, 2017 serta 2018, dan diduga kuat di lakukan secara bersama-sama oleh Kades, Ketua dan Anggota BPD, serta Aparatur Pemerintah Desa Gio Barat. Kamis, (8/8/19).

Kedatangan mereka tersebut, membawa beberapa point penting yang dijadikan sebagai bukti awal dari dugaan penyelewengan keuangan desa tersebut. Berikut point pentingnya :

Petugas piket menerima berkas laporan (foto: Hamdi)

Pengadaan 1 buah mesin pengangkut barang/ Dompeng dari BUMDES tahun anggaran (T.A) 2016, sebesar Rp. 75 juta . Namun, saat di konfirmasi di toko pembelian tersebut, harganya Rp. 51 Juta, dan sudah termasuk pajak.

Selanjutnya, pembuatan jalan lingkar desa T.A 2016, sebesar Rp. 357.970.000, namun anggaran realisasinya hanya Rp. 241.970.000.

Pembuatan Drainase Dusun II dan III, tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 91.000.000, namun setelah di hitung realisasinya oleh warga, anggarannya sekitar Rp. 46.000.000.

Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) T.A 2018, diduga tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang di atur, sehingga terjadi dua kali penunjukan dan pemberian SK untuk 1 orang.

Pengadaan Sumber Air Bersih dari Dana Desa T.A 2018 sebesar Rp. 132.254.960, namun berdasarkan temuan warga dan Inspektorat pada Jumat, 12 Juli 2019, tidak sesuai dengan Draf RAB. Realisasinya sekita Rp. 80.000.000 dan di bangun di atas tanah milik PT. Salim Ivomas Pratama (Bimoli), tanpa Musyawarah Desa Serah Terima (MDST).

Kemudian, Pembangunan Polindes T.A 2018 sebesar Rp. 187.000.000, yang di alihkan ke pembangunan Drainase Lorong Doda, diduga tidak di musyawarahkan bersama warga untuk melakukan kesepakatan bersama yang di muat dalam Berita Acara, dalam hal perubahan Kode Rekening Anggaran Polindes ke Drainase.

Nota Kuitansi Pengeluaran nomor : 00115/KWT/04.19/2018, tanggal 18 September yang di terima bendahara desa sebesar Rp. 48.600.000 untuk pembayaran Batu Kali (162 M3) pada kegiatan proyek pembangunan Drainase, diduga terpaksa di lakukan berdasarkan pengakuan dari sopir pengangkut Batu. Kenyataannya, Jumlah batu yang di muat hanya sekitar 6 mobil damtruk, yang biayanya Rp. 800.000 per 1 damtruk. Di tambah 5 damtruk pasir dengan biaya Rp. 200.000 per 1 damtruk, sehingga total pengeluaran sebenarnya sekitar Rp. 5.800.000.

Bukti Nota yang diduga di paksakan (foto : Hamdi)

TPK T.A 2018 tidak melaksanakan tugas, dan fungsinya, sehingga Kades Gio Barat dan aparat lainnya diduga melakukan pekerjaan tanpa adanya TPK.

Adanya Anggota BPD yang tidak memiliki SK dari Bupati, dan masih terdapat proyek yang belum selesai hingga akhir tahun 2018, serta belum melakukan Musyawarah Desa Serah Terima Hasil pekerjaan dari TPK T.A 2018, dengan alasan danannya telah habis di gunakan dan akan di lanjutkan pada T.A 2019. Namun, pencairan anggaran Dana Desa tahap satu T.A 2019, sudah dilakukan pada bulan Mei sebesar Rp. 155.000.000, bersamaan dengan ADD T.A 2019 sebesar Rp. 60.000.000, yang hingga bulan Juli 2019 belum ada realisasi dari pelaksanaan pekerjaan Dana Desa tahap satu T.A 2019.

Lanjut, pembangunan pasar jajan dari dana desa T.A 2016 sebesar Rp. 14.700.000 diduga tidak sesuai dengan Draf, yakni di bangun di lahan milik warga tanpa sepengetahuan pemiliknya, serta banyaknya kegiatan dari anggaran tahun 2018 yang mestinya terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa), tidak terbuka.

Menurut Sugiarjo, selaku ketua FMPGB, bahwa persoalan ini sebenarnya karena tidak adanya Transparansi Kepada masyarakat, sehingga mereka berharap kepada pihak Kejaksaan Cabang Moutong untuk secepatnya melakukan proses pemeriksaan terhadap kasus yang dilaporkan.

“Agar supaya pada tahapan di 2020 nanti, perjalanan roda pemerintahan di Gio Barat, lancar. Sebab, jika persoalan ini di ulur-ulur maka masyarakat yang akan rugi, dan saya berharap kepala desa memang betul-betul bertanggung jawab, karena persoalan ini berdasarkan fakta dan bukti di lapangan”, tegasnya.

Sugiarjo juga menambahkan bahwa mereka menghargai proses hukum yang berlangsung saat ini.

“Dengan adanya persoalan ini, masyarakat berharap kepala desa menempuh jalur hukum dan masyarakat menunggu hasilnya”, pungkasnya.

Menurutnya, persoalan ini meruapakan Hak masyarakat, yang jika Dana Desa tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat, tentu tidak akan mendapat tuntutan dari rakyat.

“Karena dana desa ini untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, jadi otomatis disitu ada hak-hak masyarakat, jadi hak-hak masyarakat ini yang dituntut. Persoalan ini, setiap bangunan yang mereka laksanakan, tidak menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat”, tutupnya.

Reporter : Hamdi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here