FPM2P “Kutuk” Kebijakan RS. Anuntaloko Parigi, Ini Tuntutannya.!!

0
426

Parimo – matarakyatindo.com Puluhan massa koalisi Front Peduli Masyarakat Miskin Parimo (FPM2P) gelar aksi di depan Kantor Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).

Selain tuntut Direktur RSUD Anuntaloko Nurlela Harate mundur dari jabatan, koalisi FPM2P mendesak segera diadakan pembenahan layanan, audit khusus serta pemberlakuan kembali surat keterangan tidak mampu (SKTM) bagi orang miskin di Parimo. FPM2P juga mendesak DPRD segera hearing Nurlela Harate.

Sukri Tjakunu, dalam orasinya mengatakan kebijakan diterapkan Nurlela Harate merupakan kebijakan tidak berpihak pada rakyat kecil, dan dilakukan untuk melanggengkan kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan semata.

Maka dari itu, kata Sukri Tjakunu, RSUD Anuntaloko diminta segera mencabut kebijakan penahanan barang pasien miskin dan diberlakukan kembali kebijakan SKTM bagi rakyat miskin.

“Jadi orang miskin di Parimo ini dilarang sakit. Sebab, jika kita miskin dan tidak punya barang-barang seperti sertifikat tanah, STNK dan ponsel, maka kita tidak akan dilayani di RSUD Anuntaloko ini. Pelaku-pelaku dalam organisasi kesehatan, seperti Nurlela Harate harus berpikir secara seksama, arif dan mengerti dari sebuah pelayanan yang diberikan. Orang miskin juga berhak dapat pelayanan”, kata koordinator aksi, Sukri Tjakunu, Senin, (7/1).

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Parimo, Munafri menegaskan agar segera dilakukan audit khusus terhadap RSUD Anuntaloko dan dilakukan pembenahan-pembenahan pada RS pemerintah itu. Kata Munafri, RSUD Anuntaloko sebagai RS pemerintah tidak boleh hanya mengejar target-target, namun melupakan fungsi utamanya, yaitu pelayanan yang berkeadilan sosial.

“Audit khusus BLUD RSUD Anuntaloko agar ada transparasi. Lakukan pembenahan pelayanan RSUD Anuntaloko, dan sebagai pelayan rakyat, RSUD jangan sampai melupakan tugas serta fungsi utamanya, yaitu pelayanan prima dan berkeadilan sosial”, seru Munafri.

Nurlela Harate, kata Munafri, harus mundur dari jabatannya sebagai direktur BLUD RSUD Anuntaloko, karena telah gagal dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Penahanan barang seperti sertifikat, STNK dan ponsel milik pasien miskin, kata Munafri, merupakan sebuah kebijakan konyol dan melukai hati rakyat.

“Nurlela Harate sebaiknya mundur dari jabatannya sebagai direktur BLUD-RSUD Parimo. Kebijakan yang dia buat mencederai hati rakyat. Di seluruh belahan dunia ini, RS yang menerapkan kebijakan tahan ponsel pasien miskin, mungkin hanya RSUD Anuntaloko satu-satunya”, katanya.

Sementara itu, tokoh pemuda Parimo Erwin Lakaseng mengatakan, RSUD Anuntaloko sebagai RS pemda, adalah fasilitas dibangun dengan uang rakyat. Sehingga, pihak RSUD Anuntaloko tidak boleh mengabaikan pelayanan terhadap rakyat.

RSUD Anuntaloko, kata Erwin, seharusnya mengejar target sebagai RS dengan pelayanan prima dan berkeadilan sosial, bukan target-target kepentingan.

“RSUD itu ada, karena masyarakat Parimo. Fasilitas kesehatan terbangun dari uang-uang rakyat. Pegawai-pegawainya digaji dari uang rakyat. Jadi, mengapa mempersulit jika ada rakyat yang sakit. RSUD sebagai BLUD, jangan hanya fokus kejar target demi kepentingan jabatan, namun melupakan tugas utamanya, yaitu pelayanan prima, arif dan berkeadilan sosial”, katanya.

Koalisi solidaritas FPM2P merupakan gerakan solidaritas menyikapi kebijakan RSUD terkait kasus penahanan sertifikat rumah milik pasien tidak mampu bernama Arfian Jaya (almarhum).

Arfian Jaya, sempat dirawat selama 10 hari di RSUD Anuntaloko pada media September 2018 lalu, karena penyakit gejala liver dan ginjal. Mengingat tingginya biaya perawatan, dan karena Arfian berasal dari keluarga tidak mampu, maka walau masih sakit parah, terpaksa keluar dari RS.

Pihak RSUD Anuntaloko kemudian melakukan penahanan sertifikat rumah milik keluarga Arfian Jaya, karena keluarga Arfian tidak mampu membayar biaya perawatan selama 10 hari sebesar Rp3,1 juta. Walau keluarga Arfian telah menyerahkan uang sebesar Rp500 ribu, namun RSUD tetap menahan sertifikat keluarga Arfian sebagai jaminan.

Sekedar informasi, selain sertifikat, RSUD Anuntaloko dibawah kepemimpinan Nurlela Harate juga menahan barang lain seperti STNK kendaraan bermotor, bahkan ponsel milik pasien sebagai jaminan.Front Peduli Masyarakat Miskin Parimo (FPM2P).

Reporter : Tommy Noho

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here