Fredy : Negara Harus Tanggung Jawab Penuhi Hak Korban Bencana

0
144

PALU || matarakyatindo.com – Bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Para Penyintas dari Kota Palu, Sigi, dan Donggala (Pasigala) yang menamakan diri Aliansi Korban Bencana Bersatu (AKBB) menuntut Negara harus bertanggung jawab penuhi hak korban bencana di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (10/12/2019)

Koorlap, Fredy Onora dalam orasinya mengatakan, masa tanggap darurat dan transisi penanganan pasca bencana gempa, tsunami dan likuifaksi telah berakhir. Memasuki fase pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai masalah yang seharusnya terselesaikan pada fase tanggap darurat dan transisi tak kunjung menemukan jalan keluarnya.

“Sampai saat ini masih banyak persoalan yang dihadapi oleh para penyintas, utamanya yang berkaitan dengan hak-hak dasarnya,” katanya dalam orasinya.

Fredy juga menyampaikan, meskipun laporan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menunjukan kemajuan dan penanganan yang baik, namun realitas di lapangan justru membuktikan fakta yang sebaliknya.

“Mulai dari proses pendataan yang tidak partisipatif hingga distribusi dana bantuan santunan duka,Jadup dan huntap yang terlalu terbelit-belit dan belum sepenuhnya tepat sasaran. Sehingga Pemerintah terkesan abai dalam hal pemenuhan penyintas,” ungkapnya.

Ia menambahkan, yang menjadi tuntutan oleh Aliansi Korban Bencana Bersatu yaitu “Segera lakukan pencairan dana stimulan tanpa tahapan dan tanpa syarat kepada korban bencana, berikan kebebasan kepada penyintas untuk memilih relokasi atau dana stimulan, berikan segera dana santunan duka kepada keluarga/ahli waris penyintas yang meninggal dunia.

“Berikan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap perempuan dan anak serta disabilitas korban bencana, serta libatkan masyarakat dalam penyusunan Raperda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota,” tegasnya

Senada dengan salah satu penyintas dari Donggala, Wiwin mengungkapkan dalam orasinya “kami cukup kehilangan rumah kami tapi jangan kehilangan hak kami, saya pernah katakan kepada bapak turun kelapangan 5 loli masih terbengkalai dalam penanganannya, apakah dana itu dipakai untuk kampanye jika demikian kami memilih untuk golput 2020 apabila hak kami tidak diberikan,” tuturnya

Lanjutnya. Demikian pula dengan aspek yang lain berkaitan dengan kebijakan tata ruang yang akan direvisi oleh pemerintah cenderung lebih memberikan ruang kepada investasi dan mengabaikan hak-hak penyintas atas ruang penghidupannya.

“Dalam penetapan pola ruang yang menetapkan zona rawan bencana, hingga saat ini belum ada penanganan khusus untuk memberikan kepastian atas hak kepemilikan tanah bagi penyintas. Lebih ironis lagi lokasi huntap yang akan menjadi tempat relokasi yang oleh pemerintah tidak memperhitungkan penghidupan yang layak sesuai harapan penyintas,” lanjutnya

Berbagai upaya yang dilakukan oleh penyintas dalam menuntut pemenuhan hak-hak dasarnya tak kunjung mendapatkan respon yang yang baik dari pemerintah. Bahkan dari proses dialog dan langkah administrasi ditempuh oleh penyintas tak kunjung membuahkan hasil sesuai harapan penyintas, tegasnya.

Reporter : BIM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here