Gara-Gara Bagi BLT ‘Semau Gue’ Kades Siniu Jadi Tersangka, Kades Ongka Persatuan Dalam Tahapan Penyelidikan

0
864

PARIMO | matarakyatindo.com – Sistim penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan Permen yang telah dibuat, mekanisme penyaluran BLT Dana Desa ke masyarakat akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui metode non-tunai (cashless). Dalam hal ini, Kepala Desa berlaku sebagai penanggung Jawab penyaluran BLT.

Selanjutnya, jangka waktu penyaluran BLT bisa dilakukan selama 3 bulan, terhitung sejak April 2020. Setiap keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa akan mendapatkan uang sebesar Rp 600 ribu per bulan.

Namun disejumlah desa di Kabupaten Parigi Moutong beberapa saat lalu telah terjadi keributan akibat ‘keberanian’ oknum kades yang mencoba melakukan ‘pemotongan’ BLT.

Padahal Pemerintah telah mengupayakan beberapa tindakan guna menanggulangi masalah yang diterima masyarakat akibat pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak selama Covid-19 masih berlangsung.

Akibatnya, Kades Siniu di Kecamatan Siniu inisial G akhirnya ditetapkan tersangka sebagaimana perkembangan penanganannya sudah memasuki tahapan penyerahan berkas perkara (P21) kepada Kejaksaan Negeri Parigi. Sedangkan Kades Ongka Persatuan masih dalam tahapan penyelidikan.

Sebagaimana yang disampaikan Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Didik Supranoto, SIK melalui keterangan tertulis yang diterima media ini, Senin (20/7/2020).

Didik menjelaskan tiga kasus dimaksud terjadi di Desa Siniu Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong dan ditangani oleh penyidik Polres Parigi Moutong sejak tanggal 13 Mei 2020 dan perkembangan penanganan sudah memasuki tahap I atau penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dengan tersangka inisial G yang juga Kades Siniu,

Tersangka dijerat pasal 12 huruf e UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, jelas Didik.

Kasus kedua terjadi di Desa Ongka Persatuan Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong, kasus ini bermula adanya laporan masyarakat tanggal 10 Juni 2020 dan masih dalam tahap penyelidikan, perkembangan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 19 orang saksi.

Sumber : Bidhumas Polda Sulteng / TIMĀ 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here