Gegara Kelapa 4 Biji Polsek Bolam Dipraperadilankan, Kapolsek Gigih Kami Sudah Sesuai SOP

0
240

PARIMO, matarakyatindo.com – Terkait Praperadilan dalam kasus pengerusakan pohon kelapa sawit pemangkasan/pemotongan pelepah dan pencurian 4 biji kelapa yang dilaporkan Rahman hadi saputra, telah kami tindak lanjuti sesuai dengan SOP dan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari mengambil keterangan (BAP) para saksi, pelapor, para terlapor.

Serta mengirimkan SP2HP, bahkan kami menggunakan ahli dari dinas perkebunan Provinsi serta ahli pakar pidana yang merupakan dosen dan Asisten Ahli pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Ujar Kapolsek Bolano Lambunu Ipda Gihih winanda Sabtu Malam 8 oktober 2022.

“Kepada media ini, Gigih, menyebut, berdasarkan Ahli bidang perkebunan, menjelaskan bahwa jika tanaman kelapa sawit dipotong/dipangkas pelepahnya tidak akan menyebabkan kematian pada tanaman kelapa sawit tersebut dan tetap akan tumbuh seperti biasa.

Lebih lanjut, Sedangkan menurut ahli hukum pidana menjelaskan unsur Obyektif Pada Pasal 406 Ayat (1) KUHP yakni unsur “menghancurkan, Merusakkan, Membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang” tidak terpenuhi karna tanaman kelapa sawit tidak mati. Bener dia.

Dikatakannya bahwa ahli hukum pidana juga menjelaskan, dari Aspek Sosiologis pada umumnya kehidupan masyarakat Indonesia Khususunya di Sulawesi Tengah Buah kelapa yang dalam keseharian yang sering digunakan dalam pembuatan sayur dalam jumlah 2, 3 , 4 butir tersebut biasanya diikhlaskan oleh pemiliknya kepada tetangga dan warga masyarakat lainya untuk diambil tanpa harus minta ijin dari Pemiliknya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kata dia.

Gigih juga menambahakan, “Sehingga jarang atau tidak pernah terdengar orang diproses hukum hanya gara-gara 4 butir buah kelapa. Oleh karena itu dari aspek Sosiologis mengambil kelapa untuk kebutuhan dapur atau untuk membuat bahan sayuran bukan dianggap sebagai sebuah kejahatan.” Tambahnya.

Saat di mintai keterangannya terkait praperadilan, ia menjelaskan. Korban pelapor menerangkan bahwa belum memiliki Sertifikat Kepemilikan atas Tanah tersebut dan hanya memiliki Surat jual beli yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bolano Barat. Jelas Kapolsek.

Sementara itu, Ahli hukum pidana menyampaikan pendapatnya bahwa di Indonesia tanda bukti kepemilikan Hak atas tanah yang terkuat dan yang terpenuh adalah sertifikat Hak milik (SHM). Sehingga makadati itu Ahli hukum pidana berpendapat terkait dengan status kepemilikan tanah yang menjadi tempat tumbuhnya tanaman milik pelapor harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Perdata.

Sambungnya. Sebab berdasarkan kronologis, terlapor memiliki hak atas lokasi tanah tempat tanaman pelapor karena lokasi tanah tersebut adalah BUDEL yang belum dibagi namun di jual secara sepihak oleh kakak kandung terlapor tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Ahli Waris lain, termasuk terlapor anak kandung dari Alm. Lelaki Ondong. Terang dia.

Di akuinya bahwa apa yang di sampaikan oleh korban (Rahman Hadi Saputra), yang yidak pernah di lakukan helar perkara dan mediasi. Kami sudah lakukan upaya sesuai dengan SOP. selain dari fakta-fakta yang kami peroleh, selanjutnya kami melaksanakan gelar perkara kasus tersebut dipolres parigi moutong dengan para penyidik, pengawas internal maupun seksi hukum polres.

Berdasarkan hasil gelar tersebut, disimpulkan bahwa kasus itu, bukan merupakan peristiwa pidana, dan kasus tersebut kami hentikan dengan membuat SP2Lidik (surat perintah penghentian penyelidikan). Tentunya selain SOP dan perundang-perundangan, kami juga mengedepankan hati nurani dalam menangani suatu perkara. Pungkasnya.

 

DENI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here