Gelar Aksi Orasinya di PN Sulteng, Ini Tuntutan Koalisi Rakyat Palu

0
85

Foto : Massa AMP berorasi di depan PN Palu (F-BAIM/matarakyat)

PALU | matarakyatindo.com – Sebanyak puluhan Massa aksi menamakan dirinya Aliansi Palu Monggaya (AMP), kembali mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1 a Sulawesi Tengah (Sulteng) menuntut mencabut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2016 CSR yang diklaim milik rakyat.

Sekitar Pukul 09.44 Wita puluhan massa aksi tersebut tiba di PN Sulteng dipimpin langsung oleh Koordinator Lapangan (Koorlap) Fajar Maulana.

Sembari meneriakan yel-yel, “pak polisi tangkap penjahatnya dan “Segera laksanakan CSR di Kota Palu , AMP yang tergabung didalam Koalisi Rakyat Palu (KRP) menuntut soal dana Corporate Social Responbility (CSR-red) itu.

“Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan UU Nomor 25 tentang penananman modal serta janji pemerintah terkait CSR haruslah dan wajib dilaksanakan,” ujar Koorlap.

Koordinator aksi menilai Perda tidak ada merujuk kepada UU yang ada. Massa menilai sampai saat ini perusahaan tambang galian C yang berada di Buluri dan Watusampu belum pernah mengeluarkan dana CSR.

Ditengah orasinya massa aksi yang mayoritas terdiri dari kaum perempuan, ibu-ibu warga Watusampu, Balaroa dan Poboya, dikawal ketat oleh para personil Polres Palu dalam hal ini Kepolisian Sektor (Polsek) Palu Timur dan Sat Lantas Polres Palu.

Untuk itu AMP dan KRP melalui orasinya kepada Pihak PN menuntut segera cabut atau hapuskan PERDA Nomor 13 2016 dan laksanakan CSR (tanggung jawab sosial Pemda) Kota Palu sesuai Undang-undang berlaku.

Adapun Koalisi itu terdiri dari Aliansi AMP, Bendera, Yayasan Tanah Merdeka (YTM), Serikat Tani Nasional (STN), Poso Bersatu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palu serta LBH Sulawesi Tengah (Sulteng).

Reporter : BIM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here