H. Longki Djanggola Pamitan Saat Rakon PKK Tingkat Provinsi Berlangsung

0
97

Gubernur : Gerakan PKK Harus Sejalan dan Serasi Dengan Program Pemerintah

PALU | matarakyatindo.com – Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si secara resmi membuka rapat konsultasi Tim Penggerak PKK yang ditandai dengan pemukulan gong, pemotongan tumpeng serta penyerahan cinderamata kepada pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi bertempat di Hotel Best Western, Rabu 19 Mei 2021, malam.

Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Hj. Zalzulmida A. Djanggola, SH, CN dalam sambutannya menyatakan Rakon PKK tahun 2021 bersifat lebih teknis karena difokuskan pada aspek manajemen program TP PKK.

“Menjadi perhatian kita bersama bagaimana peran PKK dalam menanggulangi stunting, pencegahan dan penanggulangan covid-19,” sebutnya.

Menurut Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah itu, PKK memiliki rancangan besar gerakan nasional keluarga pelopor perubahan tahun 2020-2024 yang menekankan 4 agenda prioritas ; ketahanan ekonomi, revolusi mental, memperkuat pelayanan dasar dan lingkungan hidup yang diimplementasikan setiap tahun melalui 10 program pokok PKK.

Menurutnya keberhasilan program sangat ditentukan adanya keterpaduan antara gerakan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dengan bimbingan dan fasilitasi teknis lembaga terkait sehingga disarankan program pemerintah daerah atau OPD yang berkaitan langsung dengan peran serta masyarakat dapat melibatkan Tim Penggerak PKK secara berjenjang.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Ketua TP PKK Sulteng memohon pamit karena selaku Ketua TP PKK yang mengikuti jabatan Gubernur Sulawesi Tengah yang segera berakhir masa jabatannya.

“Saya mohon maaf, apabila selama kepemimpinan ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan, semoga TP-PKK senantiasa dapat meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan kualitas keluarga,” harapannya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola M.Si menyampaikan, guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional dibutuhkan sinergitas berbagai stakeholders dan salah satunya adalah keluarga yang mempunyai andil besar dalam membentuk sebuah keluarga Indonesia yang bermartabat.

Gerakan PKK pada dasarnya telah diatur dengan regulasi yang cukup kuat dengan peraturan presiden nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan PKK.

Karakteristik dan kelebihan gerakan PKK yang tumbuh dan berkembang dari keluarga dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat serta berada langsung di tengah – tengah masyarakat, merupakan potensi yang perlu diberdayakan dan kembangkan untuk memberikan kontribusi yang besar bagi peyelesaian permasalahan yang dihadapi di daerah.

Peraturan tersebut mengisyaratkan bahwa dari sisi kelembagaan gerakan PKK memiliki kedudukan strategis dan menuntut kesiapan segenap jajaran tim penggerak PKK untuk lebih tertib dalam berorganisasi.

“Saya mengajak kepada tim penggerak PKK untuk meningkatkan kinerja dengan menjalin kerja sama dengan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai mitra kerja tim penggerak PKK, dan kepada pimpinan OPD agar senantiasa lebih terbuka dalam pelaksanaan program yang ada kaitannya dengan tim penggerak PKK untuk selalu mendorong pelaksanaan gerakan PKK dan optimis terhadap keberhasilan program yang telah dicapai oleh PKK selama ini,” ujar gubernur.

Lebih lanjut gubernur menegaskan bahwa gerakan PKK memiliki sebuah kekuatan positif yang mampu memberikan manfaat bagi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan melalui strategi pelaksanaan 10 program pokok PKK dan mempunyai kader sampai di akar rumput yang bisa membantu mensukseskan program OPD.

Gubernur menggaris bawahi beberapa hal yang menjadi fokus dan harapan untuk dilaksanakan segenap jajaran tim penggerak PKK, yaitu
Lakukan langkah penguatan manajemen kelembagaan gerakan PKK.
Kembangkan jaringan kemitraan dengan instansi pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya.

Tingkatkan kemampuan jajaran PKK dalam menganalisis dan menetapkan kebijakan dan program PKK dalam perspektif yang jauh ke depan sehingga tidak terjebak pada kegiatan rutin.

Utamakan kepentingan keluarga-keluarga dan masyarakat yang menjadi sasaran gerakan PKK.

Gerakan PKK lanjut gubernur harus sejalan dan serasi dengan program pemerintah, dan harus mengakomodir kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah.

Sebab gerakan PKK memiliki sebuah kekuatan positif yang mampu memberikan manfaat bagi pemerintah dalam konteks pelaksanaan pembangunan melalui strategi pelaksanaan 10 program pokok PKK.

“Saya berharap agar tim penggerak PKK didalam upaya pengentasan kemiskinan, mampu memberi partisipasi didalam mengajak keluarga-keluarga prasejahtera di pedesaan untuk berperan aktif, tidak hanya berdiam diri melihat proses pembangunan,” paparnya.

“Hal ini diarahkan untuk menjadi pelaku pembangunan yang benar-benar tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi, dan paham terhadap program-program serta kebijakan pemerintah,” jelas gubernur lagi.

Gubernur H. Longki Djanggola Pamitan

Sebelum mengakhiri sambutannya, Gubernur Drs. H. Longki Djanggola, M.Si sekalian pamit dan mengucapkan terima kasih atas dukungan serta meminta maaf kepada pengurus dan anggota PKK apabila dalam menjalankan amanah kepemimpinannya selama dua periode masih terdapat kekurangan karena pada tanggal 16 juni 2021 merupakan akhir masa jabatannya sebagai Gubernur Sulawesi Tengah. (**)

Reporter : BIM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here