Inspektorat Parimo Warning Kepsek Dalam Pengelolaan Dana BOS, Mulai Tercium Indikasi Korupsi.?

0
660

Parimo, matarakyatindo.com Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Kabupaten Parigi Motong, diduga sarat dengan aroma Korupsi. Bagaimana tidak, sebab pada pengelolaan dana tersebut dimungkinkan adanya temuan yang tidak memiliki pertanggung jawaban yang diduga dilakukan 54 sekolah .

Terkuaknya dugaan penyalahgunaan dana Bos ini disampaikan langsung oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Parimo, Sakti Lasimpala. Dia menjelaskan, program dana BOS seharusnya menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah sesuai juknis dan jukla BOS, tentang Dana BOS dan Dana DAK dari sisi struktur pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Dana BOS saat ini bukan lagi dana stimulan, akan tetapi dana BOS saat ini tubuh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maka tidak ada celah sedikitpun tetap harus di pertanggung jawabkan” Ujar sakti.

Menurutnya bahwa tidak lama lagi akan ada pemeriksaan Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban Daerah (LKPD) oleh BPK, dan yang diperiksa adalah soal Dana BOS. Jika dilihat dari sistim pengelolaannya, bahwa yang kelola Dana BOS adalah kepala Sekolah.

Namun yang anehnya kata, Sakti, bahwa ada Kepala Sekolah sudah mengelola Dana BOS tetapi tidak mau mempertanggung jawabkannya. Padahal permasalahan ini sudah menjadi tanggung-jawab para Kepsek selaku pengelola keuangan sekolah.

Dan ini harus menjadi Imdikasi ‘pidana’ karena saat ini ada 54 Kepala sekolah yang di duga kuat tidak melakukan pertanggungjawaban dana BOS dengan baik.

“Bagaimana mungkin kita belanja tanpa kwitansi. Kalau belanja pasti ada kwitansinya, apapun barang yang di belanja pasti ada kwitansi dari toko” Terangnya.

“Saat ini ada 54 kepala sekolah sudah saya layangkan undangan panggilan pemeriksaan, baru hanya 11 Sekolah yang datang. Diharapkan Kepala Sekolah harus Pro aktif, dan koperatif” Tegasnya.

Sambung Sakti, saat ini Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka opini tersebut harus dipertahankan. yang membuat Parigi Moutong meraih WTP salah satunya tingginya nilai kepatuhan yaitu 92 persen.

“Alhamdulillah Nilai kepatuhan kita 92 persen, olehnya layak mendapatkan WTP. Nilai kepatuhan jika tidak di jaga maka saya yakin tahun depan kita tidak bisa meraih WTP lagi”Tambahnya

Sakti menambahkan, dari segi ektabilitas APIP Parigi Moutong nilainya masih 2 (dua). Maka dirinya bertekad akan menaikan nilai tiga (3).

“Saya malu bila hanya nilai 2, saya bertekad menaikan elektabilitas APIP menjadi 3, apapun resikonya saya tidak akan mundur untuk tetap genjot serta akan memeriksa dana BOS” Imbuhnya

“Pencairan Dana DAK tidak akan dicairkan kalau APIP tidak melakukan review, maka sistim pembayarannya harus dengan rekomendasi APIP, karena nilai tambah WTP itu bertahan adalah Dikjar,”  Ujar Sakti dihadapan para Kepala Sekolah, Selasa (6/8/19).

Dalam acara pertemuan ini juga nampak dihadiri Wakil Bupati Parimo, H. Badrun Nggai SE, didampingi Inspektur Inspektorat Daerah Parimo Sakti Lasimpala MAP saat melakukan monitoring penggunaan dana BOS diwilayah bagian utara Parigi Moutong baru baru ini.

Reporter : Deni Renaldi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here