Kades Bugis Dinilai Tidak Transparan Kelola Dana Desa, GP2DB Minta ‘Mundur’ Dari Jabatannya

0
581

PARIMO || matarakyatindo.com – Kinerja Kepala desa Bugis Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong (Sulteng) dinilai masyarakatnya yang tergabung melalui Gerakan Pemuda Peduli Desa Bugis (GP2DB) tidak transparan mengelola Dana Desa (DD).

Terbukti dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat Kabupaten tahun 2020 lalu terdapat sejumlah temuan sehingga pertanggung jawabannya harus dilakukan pengembalian kurun waktu selama 60 hari kerja dengan limit waktu pengembalian hingga tanggal 23 Desember 2020.

Atas dasar itulah sehingga warga desa Bugis yang tergabung melalui Gerakan Pemuda Peduli Desa Bugis (GP2DB) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor desa Bugis, Kamis (14/1/2021) dengan tuntutan agar Kepala desa Bugis ‘mundur’ dari jabatannya.

Gerakan masa aksi GP2DB yang disuarakan oleh Arga sebagai juru bicara, tak lain ingin menyelamatkan uang Negara yang seharusnya diperuntukan untuk kepentingan pembangunan desa Bugis pada tahun anggaran 2018 / 2019.

 

Data hasil temuan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat berupa kelengkapan administras─▒ belum terangkum sepenuhnya sehingga mengakibatkan adanya temuan pajak yang tidak disetorkan serta beberapa temuan lainnya, mengak─▒batkan kerugian dana desa (DD) sebanyak Rp130 juta.

“Kami dari masyarakat meminta agar kapala desa menjalankan roda kepemerintahan itu sesuai dengan UU sebagaimana yang termuat dalam Pasal 26 ayat (4) poin b Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa” teriak masa.

Kata Arga, seorang Kepala desa harus melakukan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efesien, bersih, serta bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme.

“Kami sebagai masyarakat desa Bugis, sangat tegas meminta kepala desa untuk segera turun dari jabatannya karena sebagai masyarakat kami merasa dihianati” kata Arga.

Karena hal ini meyimpang dari amanah undang undang untuk menjalankan roda pemerintahan kata Arga, pihaknya meminta agar pihak BPD serta pihak pemerintah Kecamatan Mepanga untuk mendorong pihak Inspektorat memberi kejelasannya, sekaligus meminta agar secepatnya dilimpahkan temuan tersebut kepihak Tipikor atau bahkan kepihak Kejaksaan.

Pantauan matarakyatindo.com, terlihat kehadiran Camat Mepanga Sodik Hamzah sekaligus menyahuti tuntutan warganya dengan menyerahkan sepenuhnya kepihak Inspektorat.

“Kita serahkan ke pihak Inspektorat dan pemerintah desa untuk proses admistrasinya. Selebihnya kita menunggu dari hasil lanjutannya” ujar Camat.

Sementara, Hafid selaku Kepala desa Bugis membenarkan apa yang jadi tuntutan masa aksi terkait temuan Inspektorat beberapa waktu lalu.

“Kami akui ada temuan dan kami sudah sepakati dan mendatangani perjanjian pengembalian hasil LHP” jelasnya. (**)

Reporter : Deni Renaldi / Editor : Pde

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here