Kades Lambori Ridwan Lanatji Membantah Soal Terjadi Dugaan Mark Up DD Tahun 2021

0
197

Foto : Ridwan Lanatji (Kades)

PARIMO | matarakyatindo.com – Silang pendapat antara warga desa Lambori Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong (Sulteng) dengan Kadesnya soal dugaan Mark up dana desa tahun 2021 akhirnya mendapat klarifikasinya.

Melalui rekaman terkini antara pimpinan umum media matarakyatindo.com tadi malam bersama Kades Lambori Ridwan Lanatji berlangsung selama 9 menit dalam upaya menjawab apa yang di sampaikan warganya dan Ketua BPD setempat.

Menurut Ridwan Lanatji (Kades) bahwa menyangkut pemberitaan Mark up dana desa tahun 2021 tidak semua benar. Karena apa yang termuat didalam berita belum tentu dibenarkan.

Apa lagi yang disebut masalah dana covid, tentunya harus dilakukan secara hati-hati, karena dirinya diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pencairan dana hanya sebatas di depan Bank.

Setelah selesai dijemput dana tersebut lalu diserahkan kepihak bendahara desa sebagai pemegang amanah, sedangkan pelaksana tehnisnya adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang melakukan secara keseluruhan.

“Perlu di ingat bahwa penanganan covid ini bukan hanya satu bulan, tapi penanganannya sampai bulan Desember 2021” jelas Kades.

Ridwan katakan, kalau soal pengadaan hand sanitizer yang dicurigai warga desa tidak sesuai dengan program Rencana Anggaran Belanja (RAB) desa itu masih relefan karena bentuk cadangannya masih tersimpan di kantor desa Lambori.

TPK berkesimpulan lanjut Kades Ridwan, bahwa pemberian hand sanitizer kepada warga desa diberikan secara bertahap dan bukan hanya diberikan satu kali saja. Sementara untuk tehnis peralatan covid sesuai kebutuhannya dan telah tertuang di RAB telah dilakukan oleh TPK secara keseluruhan.

“Memang ada beberapa program lain yang ada kaitannya dengan covid dan belum dilakukan oleh TPK yaitu soal pembuatan posko yang belum terlaksana. Dan hal ini mohon dipahami karena saya juga baru dilantik satu bulan” terangnya.

Selanjutnya, menyangkut masalah penyemprotan, itu akan dilakukan oleh TPK secara bertahap. Sedangkan soal pengadaan masker yang diadakan itu adalah masker standar medis, dan semuanya masih tersimpan di kantor desa sekitar 15 DOS sesuai yang tertuang dalam RAB.

“Intinya, itu semua yang dilakukan oleh teman-teman TPK karena saya paham juga bahwa apa yang dijalankan sudah sesuai dengan prosedur, karena sebagai kepala desa tidak akan melakukan intervensi didalamnya” ujar Ridwan.

Menyangkut penyampaian BPD, dirinya berpikir bahwa itu semua hanya dugaan keliru. Dan dirinya tidak sampai seperti itu. Artinya bahwa kades Lambori berkeinginan agar dugaan tersebut sebaiknya dilakukan klarifikasi lebih dahulu agar lebih jelas.

Sebagai harapannya, dirinya berkeinginan agar tugas yang di embannya selama enam tahun ke-depan diharapnya agar ada pengawalannya, mengingat uang yang dikelola desa bukan uang kepala desa tapi uang rakyat, karena dirinya hanya dititipi amanat.

Ridwan menambahkan, manakala teman-teman TPK terdapat kekeliruan apakah secara pribadi atau secara kelembagaan, tolong disampaikan secara terbuka.

‘Kantor desa dan rumah saya selalu terbuka satu kali 24 jam. Ayo hilangkan soal terkontaminasi kejadian Pilkades kemarin, karena kedepannya kita satukan niat untuk membangun desa Lambori menjadi desa yang maju” paparnya. (**)

TIM matarakyatindo.com / Editor : Pde

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here