Kades Posona Jadi ‘Sorotan’ Terkait Dugaan Pungli Kepada Calon Penghuni Rumah Nelayan

0
556

Lanjutan aksi tuntutan kinerja Kades Posona

Laporan : Deni Renaldi/Sumardin (Pde)

PARIMO | matarakyatindo.com – Sorotan ‘pedas’ oleh warganya atas kebijakan pemerintah desa Posona Kecamatan Kasimbar terkait dugaan pungutan liar (pungli) kepada calon penghuni rumah nelayan akhirnya menjadi sorotan.

Padahal kinerja seorang Kepala desa seharusnya berpihak pada masyarakat, namun oknum kades Posona Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parimo (Sulteng), dinilai sangat menyakitkan masyarakatnya karena sikap kadesnya yang keliru mengambil keputusan.

Akibatnya berbuntut pada aksi demo di halaman kantor Camat Kasimbar sepekan lalu, dan tidak menghasilkan keputusan yang berarti, sehingga sebagian warganya mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Parimo, Rabu (19/8/2020) untuk melapor adanya dugaan pungli oknum kadesnya.

Kepada matarakyatindo.com, perwakilan masyarakat Posona, Afif mengatakan bahwa kedatangan mereka kali ini membawa bukti atas pungutan liar yang di lakukan oknum Kades bernama Elmi, terhadap calon penghuni rumah nelayan.

Keterangan : Afif warga Posona saat memberikan bukti kepada Kejaksaan (F-Deni)

“Kami masyarakat desa Posona sesalkan oknum kades yang melakukan tindakan tidak terpuji dengan cara melakukan pungutan liar terhadap calon penghuni rumah nelayan untuk program kemitraan perumahan trans nelayan” ujarnya.

Kata Afif, pungli yang dilakukan pesuruh Kades bervariatif yaitu antara Rp 2 juta hingga Rp 8 juta perkepala keluarga jika ingin menempati rumah trans nelayan, terangnya.

Dia menambahkan, atas kedatangan warga desa Pesona Kecamatan Kasimbar berjumlah puluhan orang saat ini di Kantor Kejaksaan Negeri Parigi tak lain untuk melaporkan oknum Kadesnya soal pungli.

Bahkan kata Afif, saking gembiranya warga yang ingin memiliki rumah nelayan tersebut namun pihak pemerintah desa telah memintai dana awal sebesar Rp 2 juta.

Dengan alasan, setelah perumahan itu terbangun, maka setoran dana tersebut di kembalikan oleh oknum kades apa bila salah satu anggota DPR RI inisial MMS bisa terpilih, tegasnya.

Justru jawaban masyarakat ternyata tidak berbanding lurus dengan keinginan oknum Kades. Akibatnya terdapat kebohongan oleh oknum Kades, sehingga wargapun kesal dan berbuntut kekesalan warga desa Posona lalu berujung pada pelaporan terhadap oknum kades di kantor Kejaksaan.

“Alhamdulillah laporan kami diterima kasi intel kejaksaan Moh Rifaizal SH, terkait dugaan pungli yang dilakukan oknum kades atas dasar bahwa seharusnya calon penghuni perumahan trans nelayan diperuntukkan bagi masyarakat nelayan yang benar-benar belum memiliki hunian tempat tinggal tapi bukan di peruntukan bagi golongan atau sanak saudara dari kades” terangnya.

Sebagai bukti fakta di lapangan, ternyata ada beberapa oknum PNS dan anggota BPD desa Kasimbar yang menempati hunian rumah nelayan.

“Kami sebagai masyarakat posona sangat sesalkan ada dugaan pungli dalam penempatan rumah nelayan itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata ada warga dari desa tetangga serta warga dari daerah lain yang juga sebagai penghuni rumah nelayan” tuturnya kepada sejumlah media.

Lantas apa tanggapan LSM Lembaga Merah Putih wilayah Parimo ? Menurut Risman, atas dugaan pungutan liar oleh oknum Kades terkait pembangunan rumah nelayan, setidaknya menjadi perhatian pihak Kejaksaan.

“Inikan sudah resmi dilaporkan oleh warga desa Posona sendiri di Kejaksaan Negeri Parimo. Nanti kita tunggu bagaimana kelanjutannya dari laporan tersebut, apakah memenuhi pidana atau tidak kita serahkan sepenuhnya kepihak penyidik” papar Risman. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here