Kadinsos Morowali Tahan Uang Transport Petugas PKH

0
523
Kadis Sosial Morowali, Jaenudin Ma'aruf (Foto : Tar)

Morowali – matarakyatindo.com Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kab.Morowali Jaenudin Ma’aruf mengaku menahan uang transport petugas Program keluarga Harapan (PKH), sebanyak 11 orang karena dinilai malas masuk kantor.

Dari jumlah 25 orang petugas PKH di Kab.Morowali, hanya 14 orang yang berhak menerima uang transport karena dinilai rajin masuk kantor dan bekerja menurut ukuran baku yang sudah ada, sementara 11 orang petugas PKH tidak dibayarkan uang transportnya karena dinilai malas berkantor.

“Iya saya selaku Kadinsos Morowali sekaligus pengguna anggaran tidak tanda tangan pencairan uang transport petugas PKH sebanyak 11 orang karena malas masuk kantor”, Terang Jaenudin kepada media ini (9/10) diruang kerjanya.

Menurut mantan Kadinkes Morowali itu, selama dirinya menjabat Kadinsos kurang lebih selama tiga tahun, penerima PKH tidak pernah berubah baik jumlahnya maupun para penerima PKH.

Dari jumlah 22000 KK warga kurang mampu di morowali berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos per 1 Januari 2019, jumlah penerima PKH tidak terjadi pergeseran yaitu sejumlah 5000 KK dan penerima Rastra 8000 KK.

Hal ini dinilai sangat tidak masuk akal selama tiga tahun warga penerima PKH tidak ada perubahan ekonomi, sehingga jumlah dan penerima PKH tetap jalan ditempat.

Ini bukti bahwa petugas PKH tidak bekerja profesional dan bertugas sebagaimana mestinya sehingga perlu diberikan sanksi sebagai ganjaran dan efek jera agar paham arti tugas dan tanggung jawab sekaligus tindakan ini tidak tertular kepada petugas PKH lainnya.

“Dana transport petugas yang kami tahan pada triwulan III (Juli-September 2019), dengan rata-rata uang transport sebesar Rp.800 rb- Rp.1 juta 500 rb/orang, tergantung jauh dekat area perjalanan diwilayah morowali dan paling rendah sekitar Rp.600 rb untuk wilayah Kec.Bungku Tengah,”Jelasnya.

Jaenudin menambahkan, bahwa saat ini uang tersebut tersimpan pada Kas daerah karena uang transport petugas PKH murni menggunakan APBD Morowali, sehingga amat disayangkan jika tidak bermanfaat maksimal untuk kepentingan masyarakat morowali.

Bila petugas PKH dinilai patuh pada aturan yang dikeluarkan yakni masuk kantor berturut-turut selama dua minggu, maka pencairan uang transport akan ditanda tangan untuk dicairkan dan diberikan kepada petugas PKH yang patuh aturan tersebut.

“Kalau petugas PKH tersebut bisa masuk kantor berturut-turut selama dua minggu maka saya akan tanda tangan pencairannya,” Tegasnya.

Bahkan, menurut Jaenudin dirinya juga menerima komunikasi dari ketua DPRD Morowali yang meminta agar dibayarkan uang transport petugas yang ditahan tetapi jawaban yang diberikan sama pada stagmentnya diatas.

Karena melakukan hal tersebut sama halnya membiarkan kesalahan yang berarti ikut terlibat melakukan kesalahan dan pertanggung jawabannya dihari kemudian.

“Jadi saya tidak ingin seperti itu, makanya saya sampaikan kepada Pak Ketua DPRD Yth agar petugas PKH tersebut bisa di arahkan agar berkantor selama dua minggu berturut-turut,” Ucapnya Tegas.

Petugas PKH yang berupaya dikonfirmasi oleh wartawan media ini belum berhasil, Nantikan berita selanjutnya.

Reporter : TAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here