Kasus Lahan Fiktif, Mantan Panja Aset DPRD Parimo Diperiksa Kejati, Tiga Nama Sudah Diperiksa, Siapa Menyusul

0
586
Wartawan : Sumardin (Pde)

PALU | matarakyatindo.com – Kejati Sulawesi Tengah saat ini mulai ‘mengorek’ kasus lama Terkait dugaan pengadaan lahan fiktif untuk jalan lingkungan dan lahan pekuburan. Satu orang Anggota Dekab dan Dua orang mantan anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Senin (9/11/2020) diperiksa Kejati Sulteng.

“Hari ini pemeriksaan ada 3 orang yakni inisial AW, MP & FL,”kata Kajati Sulteng melalui Kasi Pengkum Kejati Inti Astutik, SH, MH jawab konfirmasi wartawan, Senin malam (9/11-2020).

Jika menelisik dugaan lahan fiktif yang terjadi beberapa tahun lalu, berawal atas pemberitaan sejumlah media sehingga pihak DPRD Parimo saat itu langsung bergerak cepat membuat Panitia kerja (Panja) untuk menelisik keberadaan lahan fiktif di sejumlah tempat.

H. Sukri Tjakunu sebagai ‘corong’ pengabar kasus dugaan lahan fiktif ditahun 2013 lalu terus melakukan intervensi kepada pihak penegak hukum untuk dilakukan audit.

Walhasil, tim panitia kerja (panja) DPRD Parigi Moutong berjumlah 21 Anggota yang di pimpin oleh politisi PKS Fadli SPd melakukan hearing kepihak Bagian Pemerintahan Umum (BPUM) Parimo untuk dilakukan penelusurannya.

Berdasarkan catatan hasil hearing yang dilaksanakan di Kantor DPRD, Rabu (15/3/2017) lalu (berita Nuansa Pos) telah bersepakat merekomendasikan hasilnya kepihak BPK perwakilan Sulawesi Tengah untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengadaan tanah tahun 2003 hingga 2015.

Yang disayangkan, saat hasil awal temuan lahan fiktif oleh panitia kerja (panja) DPRD Parimo tahun 2017 lalu yang dimotori Fadli dan kawan-kawan tidak mampu menerobos meja Ketua DPRD (Santo) untuk dilakukan proses hukum.

Ketua Dekab Santo bahkan menginginkan agar dugaan kasus lahan fiktif tersebut hanya bisa dilaporkan kepihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Sulteng untuk dilakukan audit terhadap 27 bidang lahan yang dianggap Panja DPRD Parimo bermasalah.

Sikap keraguan Ketua DPRD yang juga politisi Partai Gerindra saat itu untuk dilanjutkan kepihak penyidik ternyata mendapat dugaan oleh sejumlah anggota Panja tahun 2017.

“Kami sudah menduga bahwa hasil temuan panja dipastikan akan mengambang. Pasalnya ada dugaan bahwa yang bermain di kasus dugaan pengadaan lahan fiktif tahun 2003 hingga 2015 itu terdapat ada sejumlah oknum anggota DPRD” ungkap salah satu mantan anggota Dewan yang enggan ditulis namanya.

Bagaimana kata penegak keadilan di Parimo ini ketika pihak Kejaksaan Tinggi Sulteng mulai membuka ‘Aib’ lahan fiktif di Parimo ? Menurut H Sukri Tjakunu, dengan dibukanya kembali kasus dugaan lahan fiktif yang terjadi tahun 2003 hingga tahun 2015 oleh pihak Kejati, berarti sorotan lampu Kejaksaan akan semakin terang.

“Nanti kita tunggu hasilnya di Pengadilan kisahnya” ujar Sukri pengagum tanaman Bonsai ini. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here