Keluhan Warga di Medsos Jadi Referensi Wakil Rakyat Panggil Pendamping PKH, Bisakah ?

0
228

Foto : Saat Komisi IV DPRD Parimo melakukan dengar pendapat dengan Dinas Sosial bersama pendamping PKH (F-Pde)

PARIMO | matarakyatindo.com | Sudah beberapa hari ini ternyata laporan seseorang yang diunggah melalui postingan media sosial (medsos) terkait dugaan manipulasi oknum PKH yang menarik dana tanpa sepengetahuan pemilik rekening akhirnya viral dan langsung ditanggapi serius oleh Komisi IV DPRD Parimo.

Ketua Komisi IV Ferry Budiutomo langsung menyurati pihak Dinsos Kabupaten untuk menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung diruang Komisi IV pada Senin (8/6/2020).

Dalam acara hearing itu nampak terpantau media ini sekitar enam orang anggota Dewan yang bertugas di Komisi IV bersama pejabat Dinas Sosial, salah satunya Kabid Litjamsos Ariesto MSi serta perwakilan pendamping PKH.

Ketua Komisi IV Ferry Budiutomo menyatakan, laporan warga Parigi Moutong yang terinput melalui postingan media sosial belum lama ini bukan berarti tidak menjadi perhatian khusus para wakil rakyat.

Anggota DPRD khususnya Komisi mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selalu siap melayani laporan tersebut tanpa harus menunggu pemberitahuan resmi dari pelapor. Apa lagi saat ini media sosial merupakan referensi sebagai panduan rekomendasi untuk dilakukan shering.

“Selaku wakil rakyat harus peka dengan laporan warga yang ‘muncul’ di media sosial. Apa lagi berhubungan dengan dugaan seperti ini, sehingga pihak Dinas mitra kerja Komisi IV mengundang sesuai tugas dan kewajiban kami” tutur Ferry.

Lantas, apa tanggapan Dinas Sosial Parimo soal munculnya laporan masyarakat tentang adanya tiga nama penerima bantuan PKH yang belum menerima bantuan sejak tahun 2018 lalu ?

Kadis Sosial melalui Kepala Bidang Litjamsos Ariesto MSi dalam RDP dengan Komisi IV pagi tadi mengatakan, sejauh ini pihak Dinas Sosial tetap berada pada jalur steril, dan tidak mengabaikan panggilan Anggota Dewan dari Komisi IV sebagai mitra kerja.

Dan ini harus menjadi pembaharu dalam mengambil kebijakan terkait adanya ‘pembiaran’ yang dilakukan pendamping PKH. Ini juga harus kami kanter, mengingat apa yang disahuti pelapor melalui media sosial tidak relevan dengan aturan yang ada di Kementerian Sosial RI.

Bila saja hak pelaporan di Medsos itu menjadi referensi pihak DPRD adalah wajar dalam rangka meredam ‘kemelut’ yang terjadi di Kecamatan Tinombo Selatan tentang oknum PKH mengambil dana warga tanpa pemberitahuan penerima PKH.

“Hanya saja laporan seseorang di Medsos seperti itu tidak langsung membuat laporan resmi ke Dinas Sosial Kabupaten. Jika ada persoalan seperti itu seharusnya pihak pelapor juga membuat surat resminya ke Dinas Sosial” bantahnya.

Apa lagi saat ini sambung Ariesto bahwa para pendamping PKH yang ada di wilayah Kecamatan Tinombo Selatan sudah tidak dibutuhkan lagi. Jika hal ini benar terjadi, maka dengan sendirinya sekitar 1000 orang lebih penerima PKH bakal tertunda saat tiba pencairannya, pungkasnya.

Penulis : Sumardin | PDE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here