KETUA BPD TUANGKAN PERNYATAANYA DIATAS MATERAI, KADES LAMBANAU ENGGAN BERI KOMENTAR

1
1844

Parigi Moutong – matarakyatindo.com Sesuai undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 serat PP 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dalam PP Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksnaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam undang-undang ini menjelaskan tentang fungsi dari pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawali perjalanan pemerintahan desa disetiap wilayah NKRI.

Namun berbeda dengan yang terjadi di Desa Lambanau, Kec.Ongka Malino, Kab. Parigi Moutong, Ketua BPD I Made Kerti menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan desa dan tidak pernah menanda tangani dokumen desa, bahkan tidak pernah menerima Operasiol BPD selama menjabat sebagai Ketua BPD sejak 2018 hinga sekarang.

Surat Penyataan Ketua BPD Lambanau (Foto : Nasar Pakaya)

“Saya tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah desa dan saya tidak pernah menandatangani dokumen desa baik, APBDes, RKPDes apa lagi LPJ, bahkan selama menjabat Ketua BPD, sejak mungkin maret 2018 hingga sekarang saya tidak pernah menerima, apa namanya itu, operasional BPD, pernah dijanjikan pak kades tapi sampai sekarang nga ada” Ungkap Ketua BPD Lambanau I Made Kerti kepada Media matarakyatindo.com

Saat dikonfirmasi Via WhatsApp, Kepala Desa Lambanau, Heri Efendi Enggan memberi komentar.

Sementara itu Camat Ongka Malino Asmadi SH. ketika ditemui diruang kerjanya, Jumat (14/06) berharap kepada seluruh Kepala Desa yang berada diwilayah kerjanya bisa mentaati aturan yang ada.

“Saya berharap Kepala Desa yang berada diwilayah ongka malino agar bisa mentaati aturan yang ada dan hal ini selalu saya sampaikan ketika ada rapat koordinasi disetiap desa” Tutup Asmadi.

Reporter : Nasar Pakaya

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here