Ketua Pengadilan Tinggi Resmi Melantik 45 Anggota DPRD Sulawesi Tengah

0
229

PALU – matarakyatindo.com – Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Propinsi Sulawesi Tengah, 45 Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dilantik dan ambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Dr. Mochamad Djoko, SH M.Hum.

Proses Pelantikan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tengah saat ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.161.72-4329 Tahun 2019 tertanggal 24 September 2019 tentang peresmian pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan 2019 – 2024.

Dari catatan matarakyatindo.com diperoleh, bahwa dari 45 Anggota Dewan terpilih yang berasal dari (6) Daerah Pemilihan (Dapil) yaitu Nasdem (7) Kursi, Golkar (7) Kursi, Gerindra (6) Kursi, PDIP (6) kursi, Demokrat (4) Kursi, PKB (4) Kursi, PKS (4) Kursi, PAN (2) kursi, Hanura (2) Kursi, Perindo (2) Kursi, PPP (1) kursi.

Gubernur Sulawesi Tengah Drs H. Longki Djanggola, M.Si. mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, para pemilik suara yang telah menyalurkan hak pilihnya secara bijak dan cermat, sesuai kehendak nurani masing-masing, dalam menyeleksi wakil rakyat yang kredibel dan dipercaya, duduk di kursi parlemen baik pusat maupun daerah, untuk masa bakti 5 tahun ke depan.

“Saya sangat mengapresiasi kinerja KPU, Bawaslu, TNI/Polri, lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang sudah saling berkolaborasi sesuai tupoksinya, tanpa kenal lelah dalam memastikan penyelenggaraan pemilu yang fair dan demokratis di Sulawesi Tengah, serta tepat asas-asasnya yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” ujar Gubernur.

Mantan Bupati Parimo ini berharap kepada anggota DPRD yang baru dilantik agar dapat merombak segala pola pikir dan pola tindak hubungan antar kelembagaan yang sudah tidak sesuai dengan nafas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Hal ini dimaksudkan agar hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif jadi semakin bersemi mesra dan terpelihara dengan baik, serta terhindar dari ancaman friksi dan ego sektoral karena sesuai amanat undang-undang pemerintahan daerah.

Reporter : SUMARDIN || P’DE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here