KPUD Melaksanakan Audiens Rumah Pintar Pemilu !!! Apa Tujuannya ?

0
271

PARIMO || matarkyatindo.com – Diskusi publik Audiens Rumah Pintar Pemilu (RPP), yang dilaksanakan Rabu (4/12/2019), di kantor KPUD Parimo, mengangkat tema “Konstitusi Pemilu dan Pilkada Indonesia”.

Melalui sosialisasi Audiens RPP (Rumah Pintar Pemilu), tujuannya untuk menentukan Kualitas dan Integritas Pemilu, serta partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pilkada.

Acara ini turut di hadiri beberapa narasumber, di antaranya Anggota KPU Provinsi Sulteng Sahran Raden, Ketua KPUD Parimo Abdul Chair, Abdul Gafur, Dirwan Korompot, dan Anggota Bawaslu Kabupaten Parimo Hj Fatmawati, pelajar SMA/SMK, MA dan organisasi lain yang ada di Parimo.

Hasil diskusi telah terangkum sejumlah catatan penting, yaitu adanya RPP yang merupakan wadah untuk partisipasi pemilih disertai kesadaran dan kejujuran dalam menentukan pilihannya tanpa ada paksaan.

Angka partisipasi pemilih tersebut harus dibarengi dengan melahirkan yang berintegritas dan memiliki elektabilitas yang tinggi, serta diskusi mengenai kontitusi pemilu.

Menurut Ketua Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM KPU Provinsi Sulawei Tengah, Sahran Raden mengakui tantangan penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan Pilkada 2020 adalah kepercayaan publik, di mana mereka perlu diyakinkan terhadap informasi teknis kepemiluan bahwa penyelenggara memang benar melaksanakan teknis pemilu sesuai dengan UU pemilu. Jelasnya.

Sahran Raden katakan, kegiatan pada RPP ini telah memberikan informasi sejarah pemilu, mengedukasi tentang kepemiluan kepada para pelajar SMA/MA-Alkhairat, dengan harapan agar para siswa menjadi pemilih pemula berkualitas pada saat memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta partisipasi dalam pesta demokrasi, urainya.

Selain itu, Fatmawati selaku Kordiv PHL Bawaslu Parimo mengatakan bahwa untuk persoalan sengketa Pilkada dan pemilu saat ini masih dalam jajaran Bawaslu sebagai pihak penyelenggara pemilu.

“Jadi setiap pengawas untuk kedepannya harus memiliki kompetensi sebagai mediator dalam hal sebagai penyelesaian sengketa pemilu, sebelum sengketa Pilkada atau pemilu ke DKPP atau MK, jelas mantan Anggota KPU ini.

Fatmawati menambahkan, saat ini perlu adanya sertifikasi bagi mediator Bawaslu untuk membantu Bawaslu tingkat Kabupaten dan Provinsi dalam upaya menyelesaikan sengeketa pemilihan saat penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020.

“Saya berharap dengan kasus sebelumnya yang sudah pernah terjadi di tahun lalu, terkait 2 ASN yang diketahui melanggar kode etik ASN saat pilkada 2018 tidak terulang kembali, sehingga permasalahan sengketa Pilkada dan pemilu khususnya di Kabupaten Parigi Moutong dapat di anggap netral oleh publik” tuturnya.

Bahkan dengan flash back yahun sebelumnya sambung Fatmawati, perlunya ada edukasi pendidikan tambahan untuk meningkatkan kompetensi divisi hukum bagi Bawaslu karena merupakan hal penting untuk setiap pengawas dan staf, pungkasnya.

Reporter : Deni

Editor : Sumardin (Pde)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here