Lagi.!! Korupsi DD, Kades di Bone Bolango Gorontalo di Tahan Polisi

0
685
Kapolres Bone Bolango, AKBP Desmont Harjendro Agitson Putra,SIK,MT didampingi Kasat Reskrim Iptu La Ode Arwansyah,SIK memberikan keterangan pers terkait dengan kasus korupsi dana desa. (Foto : Hargo.co.id)

Gorontalo – matarakyatindo.com Satu persatu kepala desa (Kades) mulai tersandung kasus korupsi. Kali ini giliran Kades Moopiya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, EB alias Elfi (50) yang harus berada dibalik jeruji besi lantaran dugaan kasus korupsi yang terjadi pada 2017 lalu.

Informasi yang dirangkum Hargo.co.id, pada 2017 lalu di Desa Moopiya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango mendapatkan anggaran sebesar Rp 754.185.000 yang bersumber dari APBN. Anggaran itu sendiri diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan APBDes Desa Moopiya, telah dianggarkan untuk kegiatan pembangunan tanggul pantau dengan anggaran kurang lebih Rp 333.086.000.

Kapolres Bone Bolango, AKBP Desmont Harjendro Agitson Putra,SIK,MT yang didampingi Kasat Reskrim Iptu La Ode Arwansyah,SIK dalam keterangan pers menjelaskan, pada pembangunan tanggul tersebut, Kades selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PPKD) mengambil alih semua dana dan tanpa melibatkan tim pelaksana kegiatan.

“Kades menunjuk penyedia atau supplier barang dan jasa desa atas nama HS alias Amin (40), warga Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, tanpa melalui prosedur yang ada sebagaimana Perbup nomor 26 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa desa,” ungkapnya.

Ditambahkan pula oleh Alumnus Akpol 2000 ini, pembangunan tersebut terbengkalai atau tidak selesai. Sedangkan dana untuk pembangunan tanggul pantai tersebut telah terealisasi 100 persen. Bahkan sampai dengan saat ini tanggul pantai yang telah dianggarkan dan dibangun dengan menggunakan dana desa Moopiya tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Atas kejadian ini, kami telah menetapkan dua tersangka yakni EB alias Elfi selaku Kades dan HS alias Amin selaku penyedia. Keduanya pun telah dilakukan penahanan akibat pekerjaan proyek yang mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp 158.852.000, berdasarkan penghitungan auditor BPKP perwakilan Gorontalo,” ungkapnya.

Tak hanya itu saja, pihaknya pula telah melakukan penyitaan sejumlah barang bukti atau ada kurang lebih 10 item bukti. Beberapa diantaranya yakni satu berkas foto copy document Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des), foto copy buku rekening dan lain sebainya.

“Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 64 KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara,” pungkasnya

Sumber : Hargo.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here