Lama Fakum, Pemda Parimo Kembali Gelar Rapat Forkompinda

0
361

PARIMO || matarakyatindo.com – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Parigi Moutong kembali menggelar rapat di ruang kerja Bupati Parimo, Kamis (12/12/2019).

Rapat dipimpin Wakil Bupati Parimo, Badrun nggai SE, dihadiri Dandim 1306 Kolonel Inf widya prasetyo Sp d, Kapolres Parimo AKBP Zulham Efendi lubis S I K, dan Kejari Parimo, Diwakili kasi jamintel.

Turut hadir Kakankemenag, ketua MUI KH. Muhammad Qasim Abdul Majid dan anggota DPRD Parimo serta beberapa Kepala Ormas terkait yang membahas dan mencari solusi atas permasalahan-permasalahan terkini di wilayah Kabupaten.

Setelah dibuka Wakil Bupati, rapat Forkopimda ini membahas terkait persoalan dan solusi menyelesaikan persoalan yang timbul di lingkungan masyarakat.

Kata Badrun, tidak dipungkiri masalah yang sering timbul dan masalah yang baru pasti ada, maka itulah Wabup mengajak semua jajaran harus duduk bersama untuk memikirkan solusi dan penanganannya.

“Contohnya bahwa paham radikalisasi, adanya penjualan minuman beralkohol bahkan peredaran narkoba, dan permasalahan lain yang bisa memicu masalah baru.

Sementara itu, Kapolres Parimo, AKBP Zulham Efendi lubis SIK, menyatakan akan melakukan operasi dan tindak tegas kepada siapa saja yang mengancam dan mengganggu Kamtibmas di wilayah hukum polres Parimo, tegas Kapolres.

Hal senada juga diamini Dandim 1306 Kolonel Inf Widya Prasetio. Ia mengutarakan, penertiban dan beroperasi harus tegas dan jangan hanya dilakukan sesaat, agar daerah kita ini aman dan terkendali, ungkapnya.

Bahkan Ketua MUI Kabupaten Parigi Moutong KH Muhammad Qasim Abd Majid mengatakan bahwa hal itu jangan sampai anggapan masyarakat terhadap aparat hanya setengah-setengah dalam melakukan penertiban.

“Kita harus komitmen bersama dalam mengatasi masalah tersebut serta menantang adanya isu radikalisasi yang akan berkembang menjadi pemecahan umat beragama di kabupaten Parimo, pintanya.

Selain soal gangguan Kamtibmas, penjualan alkohol, peredaran narkoba, paham radikalisasi, isu sara dan premanisme serta UU poligami dll, perlu adanya kepastian hukum dari Pemerintah Daerah.

Tentu bersama Forkopimda akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang terjadi. ‚ÄúPermasalahan ini perlu diwaspadai dan membutuhkan penanganan yang terpadu sehingga dapat diantisipasi sedini mungkin”, terangnya.

Reporter : Deni
Editor : P’de

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here