Masih ‘Ada’ Sekolah SD / SMP di Parimo Belum ‘Tuntas’ Melakukan Penyelesaian Sengketa Lahan

0
97

Liputan khusus : Sumardin (Pde)

PARIMO | matarakyatindo.com – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong Drs. Aminudin mengklaim, masih ‘ada’ gedung Sekolah SD / SMP yang dibangun diatas lahan ternyata masih bersengketa dengan pemilik lahan.

Padahal selama ini pemerintah daerah telah berupaya untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka mereaktulisasi asset Pemda yang belum tertangani dengan baik, salah satunya lahan SMPN 1 Palasa.

Berdasarkan keterangan pemilik yang Syah atas nama Achmad Latoini menjelaskan, untuk tanah yang terbangun SMPN 1 Palasa sesuai daftar surat keterangan riwayat tanah adalah pemberian darinya.

Namun disebelah timur yang letaknya dibelakang sekolah sekitar satu hektar lebih hingga kini belum ada titik penyelesaiannya soal ganti rugi.

Padahal pihak Pemda sudah pernah memberikan sinyal untuk menyelesaikan pembayarannya, namun setiap pergantian Kadis yang menangani atas hak tanah warga, selalu terlupakan.

“Ini sudah tahun ke Lima kami mengurus hak atas tanah di SMPN 1 Palasa. Apa yang diminta oleh Pemda sudah dipenuhi, namun hasil akhirnya masih terkatung-katung” kisah Achmad Latoini (78) kepada media ini beberapa waktu lalu.

Apa tanggapan Kadisdikbud terkait adanya sengketa lahan Sekolah oleh warga pemilik tanah ?

Kepada matarakyatindo.com, Kadisdik Drs Aminudin langsung melakukan respon dengan melakukan kunjungan di area SMPN 1 Palasa belum lama ini atas permintaan pemilik tanah Achmad Latoini.

Dalam pertemuan singkat yang dihadiri Kepsek SMPN 1 Palasa, bidang asset Disdikbud, kuasa hukum pemilik tanah dan Kadisdikbud serta Achmad Latoini terjadi kesepakatan.

Menurut Kadisdikbud Drs Aminudin, yang penting Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) lengkap pasti mulus penyelesaiannya.

Dan itu merupakan salah satu alat bukti tertulis untuk menunjukkan kepemilikan tanah.

“Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak” jelas Kadisdikbud.

Pihaknya hanya melakukan kegiatan pendaftaran tanah apabila semua sudah selesai, misalnya untuk pertama kali meliputi:

1. pengumpulan dan pengolahan data fisik;

2. pembuktian hak dan pembukuannya;

3. penerbitan sertifikat;

4. penyajian data fisik dan data yuridis;

5. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah baru dibuktikan dengan:

1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;

2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima. hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;

Kemudian untuk hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;

c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;

d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;

e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.

Demikian pula untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

“Soal sengketa lahan pasti akan selesai apabila semua dinyatakan bebas dari rongrongan orang ketiga yang sebentar lagi akan mengakui hak tanah lanjutan. Jika semua beres, pasti Pemda akan kucurkan ganti ruginya” tutup Aminudin. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here