Menghindari Temuan, Pengelolaan Dana Desa Harus Lebih Transparan…! Begini Kata Wabup

0
123

Editor : Deni Renaldi

PARIMO | matarakyatindo.com – Pelaksanaan Workshop Monitoring dan Evaluasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa (DD) di Parigi Moutong di buka oleh Wakil Bupati H.Badrun Nggai SE bertempat di gedung pertemuan lantai II kantor Bupati, Rabu (25/11/2020).

Nampak hadir Sekretaris Daerah H.Ardi, Angota Komite IV DPD RI DR. Mohamad J. Wartabone, Kepala BPKP Perwakilan Prov Sulteng Beligan Sembiring, Kepala KPPN Palu Abdul Yusuf, Anggota DPRD Parigi Moutong Abdul Hanau dan juga dihadiri secara viritual melalui videoconference Kasubdit Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Dana Desa Ditjen Bina Pemdes M. Rahayuningsih.

Wakil Bupati H. Badrun Nggai dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Penggunaan Dana Desa oleh tim pengawas keuangan dan pembangunan provinsi Sulawesi Tengah bermaksud memantau serta mendampingi penggunaan pengelolaannya agar dapat dilakukan secara tepat, cepat dan terpadu.

“Seluruh stekholder terkait pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan keuangan desa.” kata Wabup.

Menurutnya, untuk menindak lanjuti instruksi presiden nomor 4 tahun 2020 tentang retopsing kegiatan atau menunda serta membatalkan kegiatan yang di anggap tidak lagi relevan akan dilakukan sesuai petunjuk.

Dalam koridor prioritas realisasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan virus corona, pemerintah daerah telah mengambil kebijakan serta melakukan retopsing dan realisasi anggaran desa 2020 dengan langkah langkah seperti memberi bantuan langsung tunai kepada masyarakat dan melaksanakan program pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Langkah yang diambil kata Badrun yaitu mengurangi beban ekonomi yang di rasakan masyarakat seperti bantuan langsung tunai atau BLT dalam program bantuan pemerintah berjenis langsung tunai maupun beragam bantuan lainnya dengan tujuan membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya.

Wakil bupati berharap dengan dilaksanakannya workshop ini, bisa menambah wawasan dan pengetahuan agar bisa lebih baik dalam pengelolaannya di tengah pandemi Covid-19 sehinggah kedepannya tidak ada lagi yang tersangkut kasus pengelolaan dana desa.

Dikesempatan tersebut, Wakil Bupati menyerahkan cinderamata berupa plakat kepada anggota DPD RI, BPKP dan KPPN Provinsi Sulawesi tengah.

Sumber : Humas Pemda Parimo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here