Munafri SH : Bansos PKH Jangan Dimanfaatkan Pada Momen Pilgub

1
323
Wartawan : Deni Renaldi / Editor : Pde

PARIMO | matarakyatindo.com –  Praktisi hukum Parigi Moutong, Munafri SH menilai jika Bantuan Sosial (Bansos) jelang Pilkada Serentak 2020 ditakutkan bakal menjadi ‘tali’ penghubung untuk memenangkan salah satu kandidat.

Untuk menjaga kenetralan jelang pilkada, diminta agar bansos yang akan di salurkan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tidak boleh beraroma politik praktis dalam Pemilihan Kepala Daerah Desember mendatang, ujarnya.

Dalam hal pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada (Pilgub) serentak pada tanggal 9 Desember 2020 nanti, Munafri berharap agar tidak ada keberpihakan kepada salah satu calon dalam Pilkada, apalagi dengan adanya Bansos penerima keluarga harapan (PKM) melalui PKH di Kabupaten Parigi Moutong.

“Saya berharap semua pihak untuk bisa membedakan antara pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dengan penerima PKH. Sebab keduanya sangat berbeda satu sama lain, hal ini penting untuk diketahui oleh masyarakat” ungkapnya pada matarakyatindo.com, Sabtu (3/10/2020).

Munafri katakan, beberapa bentuk politisasi Bansos yang dilabel simbol-simbol politik melalui pemberian bansos yang bukan atas nama pemerintah, tetapi nama pribadi atau paslon tertentu.

Terkait hal tersebut, dirinya selaku pengacara rakyat mengimbau kepada kepala daerah atau pendamping PKH untuk tidak mempolitisasi Bansos, pintanya.

Bila saja hal itu terjadi, tentu hal tersebut tidaklah profesional. Dirinya mempersilahkan dilakukan distribusi Bansos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa harus melakukan politisasi bantuan sosial (bansos) ditengah wabah Covid-19 dan Pilkada.

Munafri berharap kepada Bawaslu Parimo untuk masifkan pengawasan, karena sebagai Badan Pengawas Pemilu harus lebih memperketat situasi dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19.

“Saat ini harus fluaktif dalam menetralkan suasana,  mengingat adanya dugaan modus yang memanfaatkan Bansos untuk kepentingan politik menjelang Pilkada Sulteng” tutur LBH Parimo ini.

Dalam hal pengawasan, dirinya mempercayai kepada Bawaslu sebagai ujung tombak penyelamatan pesta rakyat saat ini walaupun belum ada indikasi pembagian bansos ditemukan adanya indikasi Bansos dipolitisasi.

Namun sebuah tanggungjawab pekerjaan harus dikerjakan, ketentuan itu tentu dihimbau kepada pejabat negara, aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, kepala daerah, hingga kepala/desa dilarang menggunakan keputusan, kebijakan, tindakan, program, kewenangan, maupun kegiatan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Pasalnya ada 23 kecamatan diwilayah Kabupaten Parigi Moutong dalam edaran bantuan bansos tersebut, sehingga masyarakat penerima manfaat tentunya harus ada kontrol dan pengawasan yang sungguh-sungguh agar bansos tidak disalahgunakan. Jika ada dugaan Penyalahgunaan itu sama saja mengkhianati rakyat, urainya.

Kalau tidak ada pengawasan, bansos sangat rawan disalahgunakan untuk kepentingan dalam memenangkan calon Gubernur, karena bansos yang akan digelontorkan mencapai 1.200 ton beras.

“Jangan sampai bansos disalahgunakan apalagi menghadapi pertarungan pilkada. Kami meminta biarlah masyarakat menentukan pilihannya, karena demokrasi adalah kebebasan yang hakiki bagi setiap warga masyarakat dalam menentukan pilihan” jelas pembela rakyat kecil ini. (**)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here