Ngeriiii…! Kasus GOR Jono Kalora Yang ‘Mangkrak’ Saat Ini Sudah Tembus di Meja BPK RI Perwakilan Sulteng

0
153

Foto : Saat AMPIBI menelaah pembangunan GOR di desa Jono Kalora yang belum selesai terbangun (F-Ampibi)

PARIMO | matarakyatindo.com – Pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Kabupaten Parigi Moutong yang digadang-gadang akan menjadi aikon Olahraga di daerah ini, ternyata masih terkendala dengan ‘permainan kotor’ oleh oknum tertentu.

Kejadian mangkraknya pembangunan GOR di desa Jono Kalora membuat sejumlah warga Kota Parigi semakin heran, salah satunya dari kelompok warga yang menamakan dirinya AMPIBI.

AMPIBI yaitu sebagai organisasi yang bertujuan mencerdaskan serta mengadvokasi masyarakat dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di daerah penghasil beras berkualitas di Sulawesi Tengah, guna terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih.

Untuk menelusuri jejak mangkraknya pembangunan GOR yang menelan dana sekira 13 Miliar lebih itu, pihak pengurus inti AMPIBI menyurati Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Sulawesi Tengah tertanggal 28 April 2021 dengan maksud meminta ‘Permohonan Audit Khusus Pembangunan GOR Parigi’.

Kepada wartawan media ini, Fadili Arifin Azis (FAA) bersama H. Sukri Tjakunu sebagai perwakilan pihak AMPIBI memberikan rilisnya dengan maksud untuk menyikapi issu dan sorotan masyarakat terhadap pembangunan GOR yang mangkrak, sehingga di duga kuat terjadi ‘kong kalikong’ sarat dengan praktek korupsi.

Ampibi kata Fadli sangat menaruh atensi untuk mengawal penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan GOR di Jono Kalora ini karena banyaknya laporan masyarakat kepada Ampibi untuk melaporkan dan mengawal kasus dimaksud.

“Atas permintaan masyarakat, kami merasakan tanggung jawab yang besar untuk melakukan langkah-langkah Hukum terkait dugaan korupsi yang terjadi pada pembangunan Gor yang berbudget puluhan Miliar ini” kata Fadli.

Berbekal keberanian kelompok masyarakat yang peduli pembangunan GOR ini, akhirnya kata Fadli secara resmi pihaknya telah menyurati BPK RI perwakilan Sulteng.

“Insyaa Allah kami akan melakukan Audiensi… Kalau dalam hal permintaan dari kami hanyalah mewakili perasaan masyarakat yang resah terhadap pembangunan GOR ini, karena ‘lambat’ mendapat respon baik. Selanjutnya akan ada langkah-langkah yang tentunya kita ambil untuk kiranya BPK merespon cepat permintaan kami ini” tegas Fadli.

Ketika ditanyakan, kenapa pihak AMPIBI terus melakukan langkah hukum atas dugaan ‘mangkraknya’ pembangunan GOR tersebut ?

Menurutnya, AMPIBI tetap berprasangka baik, namun harus dilakukan dengan pembenarannya, karena pihaknya sangat memahami, bahwa perwakilan BPK RI perwakilan Sulawesi Tengah adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sehingga hal ini diyakini bahwa kerja BPK RJ pasti independen dan tidak mungkin bersekongkol dengan Kejahatan Korupsi, jelas Fadli.

“Mari kita lihat kedepannya, karena persoalan dugaan mangkrak GOR tersebut juga sudah dilaporkan kepihak Kepolisian Daerah Resort Parimo beberapa waktu lalu sebagai komitmen AMPIBI untuk mengungkap bayang-bayang ‘penjilat’ fulus rakyat” kata Fadli di amini H. Sukri Tjakunu. (**)

Penulis : TIM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here