Ombudsman RI Perwakilan Sulteng Beri Penilaian Disdukcapil Parimo

0
153

PARIMO | matarkyatindo.com – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Parimo masuk dalam kategori penilaian Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI perwakilan Sulteng sejak Rabu, 24 s/d 25/3/2021.

Selama dua hari Ombusdman melakukan monitoring terhadap pelayanan pencatatan dokumen kependudukan.

Penilaian Ombudsman tersebut menyangkut aspek pelayanan Disdukcapil Parimo, Guna memberikan layanan kepada masyarakat.

Hal itu menggambarkan adanya laporan atau pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Disdukcapil selama ini. Pihak Ombudsman langsung melakukan penilaian selama dua hari, jelas M Rusman Yasin, Ombudsman Perwakilan Sulteng.

Menurutnya, penilaian yang diberikan tehadap tufoksi Disdukcapil masih belum menunjukan kualitas pelayanan secara prima.

“Dukcapil harus memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan dan kesiapan dalam melakukan pelayanan secara optimal kepada masyarakat” urai M. Rusman Yasin.

Selain itu, Dinas Dukcapil juga harus menyediakan ruangan untuk layanan khusus bagi warga yang berkebutuhan khusus, Ruangan pelayanan pengaduan berbasis luring dan daring untuk informasi untuk mengoptimalkan selama pelayanan.

“Alhamdullillah kami melihat sejak kemarin pelayanan pengurusan sudah memenuhi kriteria penilaian, walaupun masih ada yang harus dibenahi” terangnya.

Menurut perwakilan Ombudsman Sulteng, saat ini pihaknya telah memberikan laporan akhir hasil kajian cepat atau rapid asisment, dimana kajian cepat ini dilakukan berdasarkan 10 laporan masuk dari sejak tahun 2016 sampai 2019, sebagaimana peraturan di Ombudsman, bila ada laporan yang sama maka pihaknya akan melakukan kajian, jelas Rusman.

Adapun kajian yang dilakukan pada Disdukcapil meliputi pelayanan dokumen kependudukan, baik perekaman KTP-e, Kartu keluarga, akte kelahiran akte kematian dan KIA.

Sedangkan jangka waktu pelayanan satu berkas memakan kurang lebih 15 hingga 20 menit, dengan ketentuan dokumen lengkap.

Dan ini merupakan penilaian kinerja dengan indeks kepuasan masyarakat tidak lagi menunggu berminggu minggu, tutur dia.

Rusman mengingatkan kepada masyarakat untuk melaporkan bila ada pelayanan yang di berikan Dukcapil menunda dan mendeskriminasi.

“Pungli semua itu adalah mall adminitrasi sehingga tidak menimbulkan kondensi yang sewaktu waktu akan muncul, sebab itu tidak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 19 tahun 2018 tentang kualitas penyelenggraan pelayan adminitrasi kependudukan.

Bila masyarakat menemukan tambah dia, segera laporkan ke Ombudsman RI perwakilan Sulteng, agar Dinas Dukcapil akan diberikan sanksi bila itu terjadi, dan diharapkan adanya perubahan regulasi peraturan daerah Nomor 11 tahun 2014.

“Kami berharap bisa di akomodasinya perpres No 76 tahun 2013 tentang pengolaan pengaduan layanan publik dan paraturan mendagri Nomor 19 tahun 2018 tentang kualitas penyelanggaran administrasi kependudukan, karena selangkah lagi Disdukcapil Parimo lebih maju” ungkapnya. (**)

Reporter : Deni / Editor : Pde

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here