Orasi AMPIBI Parimo Minta DPRD Bentuk Panitia Angket Tuntut Pemberhentian Bupati

0
299

PARIMO | matarakyatindo.com – Aliansi Masyarakat Peduli tuntut pemberhentian Bupati dari AMPIBI Parimo pagi tadi Rabu (22/7/2020) melakukan unjuk rasa.

Dalam tuntutannya, AMPIBI meminta agar DPRD membentuk Panitia Angket, untuk menginvestigasi berbagai dugaan kasus yang ujungnya mendesak pemberhentian Samsurizal Tombolotutu sebagai Bupati Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah karena di duga telah melakukan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan dan melanggar sumpah janji jabatan.

Juru bicara Ampibi Parimo, Fadli Arifin Azis, mengatakan, aksi penyampaian aspirasi tersebut adalah gerakan kepedulian yang muncul karena keresahan terhadap daerah ini dan tidak di tunggangi oleh kepentingan apapun.

“Ada beberapa penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Samsurizal Tombolotutu, dimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan jelas melanggar larangan bagi kepala daerah. Menguntungkan kepentingan pribadi dan Klan Kroninya” teriaknya.

Azis memcontohkan, dalam kasus hutang Rp4.9 Miliar, yang telah berkekuatan hukum tetap dalam putusan hakim pengadilan Negeri Parigi, Samsurizal di tuntut harus mengembalikan uang miliaran rupiah.

Artinya bahwa keputusan hakim, jelas menguatkan bukti bahwa Samsurizal Tombolotutu terbukti benar menerima pemberian.

“Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 76 Ayat (1) Huruf E, Kepala daerah di larang “Melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan di lakukan” ungkapnya.

Menurutnya, apa kaitannya seorang pengusaha Hance Yohanis memberikan uang miliaran rupiah kepada Samsurizal Tombolotutu. Tentu ada kaitannya dengan sejumlah Proyek, apalagi Hance Yohanes adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang konstruksi yang tentu mempunyai maksud tujuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh Samsurizal Tombolotutu yang merupakan Bupati Parigi Moutong..

Dan beberapa Kasus lain yang dilakukan oleh Samsurizal Tombolotutu yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Aksi kami ini tidak hanya di hadiri oleh Masyarakat Ex Parigi tetapi juga dari berbagai lapisan masyarakat yang ada di seluruh wilayah kabupaten Parigi Moutong. Penting di catat kedatangan kami tidak hanya unjuk rasa tetapi kami juga unjuk data” kata Azis.

Dalam perundingan ini, AMPIBI meminta kepada pihak legislatif, bahwa Bupati Parigi Moutong harus diberhentikan dari jabatannya.

TIM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here