Pajak Rokok di Dikes Parimo diduga “Beraroma” Korupsi

0
606

Parimo – matarakyatindo.com Sekitar 4,5 Miliar, Dana bagi hasil pajak rokok yang diterima pemerintah Daerah Kabupaten Parimo tahun 2014 melaui Dinas Kesehatan Kabupaten Parimo, yang dipakai untuk rehabilitasi Puskesmas pembantu (Pustu), Pos kesehatan desa (Poskesdes) di duga fiktif.

Dugaan tersebut terungkap, menyusul hasil investigasi yang dilakukan salah satu aktivis anti korupsi di daerah Parimo, H. Sukri Tjakunu, yang menemukan adanya kejanggalan dalam penggunaan Dana bagi hasil tersebut. Kepada Awak Media, Sukri yang temui usai melakukan rapat Koordinasi bersama sejumlah sukarelawan Front Peduli Masyarakat Miskin Parimo (FPM2P), di Posko Donasi Koin 1000 untuk barang sitaan RS Anuntaloko Parigi, bertempat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi. Minggu, (06/012019).

Ia mengatakan, berdasarkan analisa sejumlah data yang dimiliki dan hasil investigasi, kuat dugaan terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara pada pengelolaan dana bagi hasil pajak rokok tahun 2014. Pasalnya Kata dia, nilai keseluruhan dana bagi hasil pajak rokok ditahun tersebut adalah Rp 9 miliar. Dinkes Parimo disebut mendapat sekitar 4,5 Miliar untuk sejumlah kegiatan fisik di Dinas tersebut, yang saat itu dipimpin dr. Anton Rerung dan Nurlaela Harate sebagai Sekretaris yang saat ini menjabat sebagai Direktur RS Anuntaloko Parigi.

“Dana bagi hasil Pajak rokok di tahun itu sekitar 9 M, 50 persennya itu dikelola Dinkes untuk kegiatan fisik, sementara sisanya entah di alokasikan kemana,” ujarnya.

Namun lanjut Sukri Tjakunu, ia menemukan kejanggalan atas penggunaan anggaran pada sejumlah pekerjaan fisik berupa pembangunan dan rehabiltasi sejumlah Pustu Poskesdes di beberapa wilayah di Parimo.

Ia menemukan kegiatan rehab dan bangun pustu poskedes yang dinyatakan bersumber dari dana bagi hasil pajak rokok 2014, ternyata juga tercantum pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinkes Parimo, dan telah dicover oleh sumber pembiayaan lain, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

“Masa ia, Dana bagi hasil pajak rokok dinyatakan telah digunakan untuk membangun Pustu Poskesdes dibeberapa wilayah di Parimo, sama persis dengan yang tercantum di DPA Dinkes dengan sumber pembiayaan berasal dari DAK DAU 2014”, ungkapnya.

Menurutnya, Dana senilai 4,5 Miliar tersebut di duga telah masuk kantong pribadi oknum-oknum terkait. Kemudian menyatakan jika kegiatan pembangunan dan rehabilitasi Pustu Poskesdes bersumber dari Dana bagi hasil pajak rokok.

“Dapat dikatakan, telah terjadi permainan atas dokumen pertanggungjawaban Pembangunan dan Rehabilitasi sejumlah Pustu Poskesdes dibeberapa wilayah Parimo, sehingga terkesan bersumber dari Dana bagi hasil pajak rokok. Padahal kenyataannya, pembangunan dan rehabilitasi tersebut merupakan proyek yang dibiayai oleh dana DAK DAU,” pungkasnya.

Penegak hukum, lanjutnya, harus mengusut masalah ini sehingga tuntas dan siapapun yang bermain dalam masalah itu bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Reporter : Tommy Noho

Email Redaksi : media@matarakyatindo.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here