Paripurna Penjelasan Bupati Tentang Raperda APBD 2020 ‘Sepih’ Kehadiran Anggota Dekab…! Kenapa Ya ?

0
212
Wartawan : Sumardin (Pde) / Deni

PARIMO | matarakyatindo.com – Pelaksanaan Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan penjelasan Bupati tentang Raperda perubahan APBD tahun 2020, Senin (21/9/2020) ‘sepih’ kehadiran anggota Dewan Kabupaten.

Berdasarkan pantauan matarakyatindo.com, kehadiran anggota DPRD yang hadir diruang Sidang hanya 12 orang dari 40 anggotanya, yang dipimpin Wakil Ketua Faisan Badja (Lelo) dan dihadiri Wakil Bupati H. Badrun Nggai SE bersama puluhan pimpinan OPD.

Foto : Saat Paripurna terjadi kekosongan kursi anggota Dewan Parimo (F-Deni)

Sedangkan 16 orang anggota DPRD lainnya dikabarkan melakukan kunjungan kerja di salah satu Kabupaten wilayah provinsi Sulawesi Barat. Sementara 12 anggota Dekab lainnya ‘tidak jelas’, namun rapat Paripurna tetap dilaksanakan walaupun tidak korum.

Apa reaksi ketua Lembaga Merah Putih (LMP) Parigi Moutong ketika pelaksanaan Paripurna terkesan dipaksakan oleh karena hanya dihadiri 12 orang Wakil rakyatnya ?

Menurut Risman, seharusnya rapat Paripurna bisa ditunda sambil menunggu anggota Dekab lainnya untuk mencukupi rapat dimaksud sebagaimana petunjuk aturan yang berlaku.

“Paripurna Penjelasan Bupati tentang Raperda APBD tahun 2020 ini sangat penting. Tapi secara fakta saat dilaksanakan Paripurna, ternyata jumlah anggota DPRD yang hadir hanya 12 orang. Dan seharusnya 50 persen plus satu dengan perhitungan sebanyak 21 orang dari 40 anggotanya” ujarnya.

Sebagai Lembaga yang sering melakukan pemantauan di Kantor Wakil rakyat, ternyata hari ini pelaksanaan rapat penting di ruang Aspirasi, sepertinya dipaksakan. Jadi secara undang-undang tidak ‘syah’ walaupun sejumlah anggota Dekab yang hadir menyetujui pelaksanaan Paripurna, tambah Risman.

Sebagai saran lanjut dia, pihak Sekretariat DPRD harusnya jeli saat mengagendakan rapat seperti ini. Jika selalu ‘mengabaikan’ undang-undang, tidak menutup kemungkinan telah terjadi kesalahan administrasi karena telah mengabaikan peraturan dan perundang-undangan yang beraku, pungkas Ketua Lembaga Merah Putih wilayah Sulawesi Tengah ini. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here