Anleg PBB Diduga Pemalsu Tanda Tangan dan Cap Kades Sidoan Barat – Parimo di Polisikan

0
1379

PARIMO – matarakyatindo.com – Kasus dugaan pemalsuan tandatangan Kepala Desa Sidoan Barat Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong Ishak H. Lasapa mulai menemui titik ‘jenuhnya’.

Pasalnya, oknum pemalsu tanda tangan sang kepala desa yang berinisial ‘W’ dan merupakan oknum anggota Legislatif dari Partai Bulan Bintang kini dilaporkan kepihak berwajib, dengan mendatangi Polres Parimo pada Senin (23/9/2019) untuk melaporkan rekayasa tanda tangan dan cap kepala desa bersama nomor surat yang tidak pernah dikeluarkan dari desa.

Saat di temui awak media di halaman Polres Parigi Moutong, Ishak H. Lasapa mengatakan bahwa dirinya sudah melaporkan oknum tersebut kepada penyidik Polres, dengan membeberkan sejumlah dasar laporan sebagai penguatan BAP penyidik terkait pemalsuan tanda tangan dan cap kepala desa yang ada di surat keterangan domisili.

Menurut Ishak, di duga ada sekitar 113 lembar surat keterangan domisili palsu yang beredar di desa Sidoan Barat saat proses pemilu legislatif berlangsung.

“Saya membebarkan semua bukti-bukti pendukung dihadapan penyidik untuk menguatkan penyidikan sebagai dasar laporan, termasuk bukti surat keterangan domisili, kop surat, nomor surat, nama kades, tanda tangan serta cap kepala desa” Urai sang Kades.

Berdasarkan surat tanda penerimaan laporan pengaduan Nomor : STPL/130/IX/RES 1.9/2019/ POLDA SULTENG/RES PARIMO, Ishak selaku pelapor merasa dirinya tak terima atas pemalsuan dokumen surat keterangan domisili,

“Apalagi dengan sengaja memalsukan tanda tangan dan cap kepala desa” Tekannya.

Dia menambahkan, awalnya dirinya tidak mengetahui jika registrasi desa yang seharusnya berlisensi desa dan menggunakan cap dan tandatangan basah harus diketahuinya.

“Namun berkat laporan warga desa yang mencurigai adanya surat keterangan dokumen kependudukan yang datanya sengaja dibuatkan domisili untuk menerbitkan SUKET E-KTP, namun suket E-KTP juga yang berdar diduga palsu” Tegasnya.

Ishak selaku Kades menyatakan bahwa sesuai Permendagri Nomor 19 tahun 2018 rentang peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, harus di ketahui oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa, dimana setiap warga negara harus tercatat sebagai warga negara yang benar, terutama soal nama dan alamat yang sebenarnya.

“Tapi setelah diteliti, saya selaku pemerintah desa tidak tahu menahu perihal kemunculannya, apakah di keluarkan dari mana. Yang jelas selaku pemerintah desa Sidoan Barat merasa keberatan atas pemalsuan dokumen kependudukan warga desa saya dan tanda tangan saya, termasuk keterangan surat domisili” Gerah sang Kades ini.

Reporter : DENI /SUMARDIN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here