Pembayaran Lahan Pembangunan Bantuan Rumah KAT di Desa Kelapa Lima Diduga Bermasalah

0
1376

Gorontalo – matarakyatindo.com – Pembayaran Lahan untuk Pembangunan Bantuan Rumah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berada di Desa Kelapa Lima, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, diduga bermasalah

Pasalnya, Pembayaran lahan untuk pembangunan rumah bantuan tersebut hanya ditukarkan dengan sejumlah pohon kelapa yang berada di Desa kelapa lima.

Salah Satu Pemilik Lahan yang tidak mau disebutkan namanya Saat dikonfirmasi oleh Reporter matarakyatindo.com pada Minggu kemarin (15/9), mengatakan bahwa dirinya tidak membenarkan hal tersebut, karena menurutnya sangat berbeda antara Pembayaran dengan tukar menukar, Pembayaran diberikan secara tunai, tapi tukar menukar adalah pengganti.

“Lahan Kami itu hanya ditukarkan dengan sejumlah 75 Pohon kelapa milik pak Yakob Ballati selaku Kepala Desa kelapa lima,” tuturnya dengan Kecewa.

Dia Menambahkan bahwa dirinya mengaku telah diberikan bantuan rumah KAT oleh Pemerintah Desa, karena sudah memberikan lahan tersebut.

“Saya langsung diberikan kwitansi bukti pembayaran oleh kepala Desa, padahal nyata-nyatanya kalau lahan kami hanya di tukar dengan 75 pohon kelapa milik pribadi Kepala Desa, bukan di bayar secara tunai” Tambahnya.

Kwitansi Pembayaran Lahan oleh Pemerintah Desa, padahal fakta di lapangan bahwa lahan warga tersebut hanya di tukarkan dengan 75 Pohon kepala, bukan dengan pembayaran tunai (Foto : Ramlan Tangahu)

Menurut sumber, bahwa seharusnya di Kwitansi di tuliskan tukar menukar barang antara lahan guna pembangunan rumah KAT dengan 75 Pohon Kelapa.

“Seharusnya di Kwitansi mencantumkan Lahan saya yang ditukarkan dengan sejumlah 75 Pohon kelapa, bukan dengan pembayaran tunai seperti ini, mirisnya lagi bahwa kepala desa juga tidak memberikan bukti Hak Kepemilikan 75 Pohon Kepala itu kepada saya, untuk menjadi pegangan saya bahwa sejumlah pohon kelapa tersebut telah menjadi hak milik saya” Tambahnya.

“Kami tidak beroleh pembayaran tunai sejumlah Rp. 20.000.000 tersebut, ditambah lagi Hak Kepemilikan 75 Pohon kelapa yang ditukarkan oleh Pemerintah Desa terhadap lahan saya juga tidak jelas Surat-suratnya” Ujarnya lagi.

Disaat yang sama Pemerintah Desa Yakob Balaati saat dikonfirmasi melalui Via Sms (22/9), beliau mengatakan bahwa dirinya keberatan dengan hal tersebut, dan mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah urusan media.

“Itu bukan ngana punya urusan,” Ucapnya dengan menggunakan logat daerah.

Di hari yang sama Bendahara Desa Voni Godang selaku bendahara Desa saat dihubungi melalui melalui Via telpon mengatakan bahwa dirinya enggan untuk memberikan keterangan soal pembayaran lahan tersebut.

“Kalau mau konfirmasi masalah begini, jangan hanya melalui telpon, harus datang ke Kantor, sambil mematikan Ponsel genggamnya,” Pungkasnya.

Reporter : Ramlan Tangahu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here