Perkara Korupsi Dana Bantuan Stimulan di Sioyong Pantai Barat, AM divonis Bersalah

0
245
Terdakwa AM saat di Jebloskan ke Lapas Petobo Kelas II A Kota Palu (Foto : BIM)

PALU -matarakyatindo.com Terkait kasus Perkara Korupsi (Tipidkor) dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2013. Olehnya itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Donggala, berhasil menang Kasasi di Mahkaman Agung (MA) Jakarta.

Terdakwa korupsi dana BSPS diketahui berinisial AM (38) warga Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Donggala itu sempat divonis bebas Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Kota Palu, di bilangan Jalan Samratulangi.

Ternyata, pihak Mahkamah Agung di Jakarta usai mendalami dan pelajari memori Kasasi JPU, akhirnya berkata lain, sehingga menyatakan si AM bersalah.

Saat ini terdakwa secara sukarela menyerahkan diri ke kantor Kejari Donggala yang diantar keluarganya, akhir pekan kemarin. Olehnya kemudian terdakwa dititipkan Kejari Donggala ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Petobo di Palu.

Olehnya sejumlah awak media mengkroscek kebenaran terdakwa AM, dikabarkan kini mendekam dilembaga pemasyarakatan (Lapas) Petobo Palu. Pihak Lapas membenarkan adanya penyerahan terdakwa AM ke Lapas Petobo Palu.

“Ya Benar memang ada penyerahan terpidana tindak pidana korupsi kemarin ke sini (Lapas Palu) atas nama AM, Kamis kemarin sekitar pukul 11.05 siang,” Ungkap Nanang, salah satu petugas piket di lapas Petobo Palu.

Sementara itu, Kajari Donggala, Yuyun Wahyudi SH MH, melalui Cabjari Donggala di Sabang, Erfandy Rusdy Quiliem SH MH, kepada awak media Minggu (26/01/2020) menuturkan terdakwa itu berperilaku kooperatif, usai penuntut umum melakukan pemanggilan terhadapnya bersangkutan datang ke kantor Kejari Donggala diantar keluarganya.

Dia mengatakan, diketahui bahwa Desa Sioyong Kecamatan Dampelas mendapatkan alokasi dana BSPS, yang bersumber dari DIPA Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat (KPR) Republik Indonesia 2013 sebesar Rp 3 Miliar lebih, yang diperuntukkan bagi 216 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Katanya lagi, dalam kegiatan tersebut, terdakwa AM selaku penyedia bahan bangunan bersama saksi inisial A, selaku penyedia bahan barang pabrikasi, dan saksi inisial DI selaku tenaga pendamping masyarakat, dilaporkan oleh penerima dana BSPS ke Kejari Donggala di Sabang, karena diduga menyalahgunakan wewenang serta memotong atau mengurangi volume barang.

“Sehingga terdakwa kami tuntut secara terpisah, kami sangkakan terhadap terdakwa dengan pasal 3 juncto pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” terangnya.

Ditambahkanya, usai proses beberapa kali sidang di Pengadilan tindak pidana korupsi (tipidkor) Kota Palu. Dalam amar putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN Palu, pada tanggal 19 Juni Tahun 2017 lalu. Terdakwa AM dinyatakan secara sah tidak terbukti bersalah oleh majelis hakim, yang dipimpin oleh I Made Sukanada, dan didampingi hakim anggota Jult Mandapot Lumban Gaol serta Hakim Anggota Darmansyah.

Walaupun cukup lama prosesnya, akhirnya Majelis kasasi mengabulkan pemohon kasasi dengan No. 559 K/PID. SUS/ tanggal 24 September 2018, membatalkan putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN Palu, tanggal 19 Juni Tahun 2017 tersebut.

Yang diterima Kejari Donggala di Sabang pada pertengahan Januari 2020. Terdakwa AM terbukti bersalah dalam pasal pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan UU No. 1 tentang pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP.

“Terdakwa dihukum selama 2 tahun penjara dan pidana denda sebanyak 50 juta rupiah. Dengan ketentuan apa bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Serta menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa, untuk membayar pengganti sebesar Rp. 20.491.000 rupiah,”. tandasnya.

Reporter : BIM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here