Perlu Diwaspadai…! Ada 12 Modus Korupsi Dana Desa Ditemukan LSM Taktis

0
246

TOUNA | matarakyatindo.com – Dikutip dari keterangan pers yang disampaikan langsung Direktur LSM Taktis, Yusuf Dumo pada 2 Maret 2021 melansir data, sejak bergulir tahun 2015 hingga saat ini, dana desa yang sudah digelontorkan pemerintah berjumlah Rp 323,32 triliun. Dana ini sudah disalurkan ke 74.961 desa di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam perkembangannya, dana desa yang berlimpah tersebut rawan praktik korupsi. Berdasarkan hasil pemantauan LSM Taktis, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

LSM Taktis merilis, modus korupsi dana desa sebenarnya memiliki pola yang sama seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark up anggaran, tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa dan penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi adalah beberapa pola yang banyak dilakukan, ditambah lagi lemahnya pengawasan adalah salah satu penyebab suburnya korupsi dana desa.

Seperti disampaikan Yusuf beberapa waktu lalu LSM Taktis melakukan penelitian mengenai modus korupsi dana desa.

Yusuf memaparkan hasil penelitiannya, ada 12 modus korupsi dana desa yang disimpulkan LSM Taktis berdasar penelitiannya.
Modus itu antara lain :

1. Membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar.
(Ini bisa diantisipasi jika pengadaan dilakukan secara terbuka dan menggunakan potensi lokal desa. Misalnya, pengadaan bahan bangunan di toko bangunan yang ada di desa sehingga bisa melakukan cek bersama mengenai kepastian biaya atau harga-harga barang yang dibutuhkan).

2. Mempertanggung jawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain.
(Modus ini hanya bisa terlihat jika pengawas memahami alokasi pendanaan oleh desa. Modus seperti ini banyak dilakukan karena relatif tersembunyi. Karena itulah APBDes harus terbuka agar seluruh warga bisa melakukan pengawasan atasnya).

3. Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan.
(Ini juga sangat banyak terjadi, dari mulai kepentingan pribadi maupun kepentingan keluarga).
Budaya tenggang rasa di desa menjadi salah satu penghambat pada kasus seperti ini sehingga sulit di antisipasi.

4. Pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat Kecamatan atau Kabupaten.
(Ini juga banyak terjadi dengan beragam alasan. Perangkat desa tak boleh ragu untuk melaporkan kasus seperti ini karena desa-lah yang paling dirugikan).

5. Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa dan jajarannya. Banyak kasus perjalanan untuk pelatihan dan sebagainya ternyata lebih ditujukan hanya untuk bersenang-senang saja.

6. Pengelembungan (mark up) pembayaran honorarium perangkat desa.
(Jika modus ini lolos maka para perangkat desa yang honornya digelembungkan seharusnya melaporkan kasus seperti ini. Soalnya jika tidak, itu sama saja mereka dianggap mencicipi uang haram itu).

7. Pengelembungan (mark up) pembayaran alat tulis kantor.
(Ini bia dilihat secara fisik tetapi harus pula paham apa saja alokasi yang telah disusun).

8. Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak.
(Pengawas harus memahami alur dana menyangkut pendapatan dari sektor pajak ini.

9. Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun peruntukkan secara pribadi).
Lagi-lagi tenggang rasa menjadi salah satu penghambat kasus seperti ini sehingga seringkali terjadi pembiaran

10. Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa.
(Publik harus tahu alokasi pendanaan dana desa agar kasus ini tidak perlu terjadi).

11. Melakukan permainan (kongkalingkong) dalam proyek yang didanai dana desa.
(Bisa ditelusuri sejak dilakukannya Musyawarah Desa dan aturan mengenai larangan menggunakan bahan jasa kontraktor dari luar).

12. Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.

Oleh sebab itu menurut Yusuf, sebuah penyalahgunaan wewenang akan selalu terjadi karena ada kesempatan yang terbuka.

Dana Desa misalnya, berbagai modus korupsi dana desa ini sesungguhnya bisa diantisipasi jika warga desa dan berbagai perangkat yang memiliki wewenang melakukan pengawasan aktif memonitor setiap langkah yang dilakukan dengan pembelanjaan dana desa. (**)

Salinan Redaksi matarakyatindo.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here