Pesan Inspektorat, ‘Warning’ Bagi Para Kades Yang Salah Gunakan ADD & DD

0
451
Kepala Inspektorat Parigi Moutong, Sakti Lasimpala (Foto : P'De - matarakyatindo.com)

PARIMO – matarakyatindo.com – Instruksi Kepala Inspektorat terkait maraknya penyalahgunaan dana desa (DD) di Kabupaten Parigi Moutong belum lama ini, nampaknya menjadi ‘warning’ bagi para Kepala desa di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

Pasalnya, jeratan teehadap Tiga kepala desa dan satu sekdes yang tersandung pidana penyalahgunaan dana desa, bisa menjadi catatan ‘merah’ Kepala Inspektorat kabupaten Parigi Moutong Sakti Lasimpala dalam hal tehnik pengelolaan dan penyelesaian laporan tentang penyalahgunaan dana desa.

“Secara pribadi telah berulang kali kami sampaikan kepada kepala desa, untuk bisa transparan dan terbuka dengan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kegiatan desa…Apakah sudah sesuai atau tidak!!! tapi ya itu tadi yang mungkin karena kepala desa tidak paham bagaimana cara pengelolaan keuangan desa yang baik” terangnya.

Untuk menjaga amanah masyarakat, seorang Kepala desa harus bisa menjalankan penggunaan ADD dan DD yang sesuai kebutuhan yang disepakati, karena dana yang telah dikucurkan ke masing-masing desa, tentu penggunaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

‚ÄĚJangan ada Kades yang menggunakan anggaran desa dengan tidak mengacu pada asas program dan asas manfaat. Para Kades harus mengedepankan proses administrasi yang baik, sehingga anggaran yang diperuntukkan kepada masyarakat, dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di masing-masing desanya” urai Sakti Lasimpala MSi malam ini di Kantor DPRD Parimo.

Menurutnya, kegiatan dana desa pada tahun 2016 dan 2017 harusnya mampu diaplikasikan kepada masyarakat sebagai wujud kesungguhan pemerintah desa. Tapi karena keliru dalam penafsirannya, maka kasus yang menjerat kepala desa akan berinplikasi pada jeratan hukum, sebagaimana kasus tahun 2016 terhadap pengadaan yang sifatnya ‘Bansos’ dan pekerjaan fisik, tuturnya.

Kepada para awak media jumat malam (4/10/2019) ini, Sakti mengatakan, desa yang masuk dalam ‘ancaman’ pidana itu rata-rata terindikasi pada penyalahgunaan dan penyelewengan yang beraroma ketidak-sesuaian laporan akhir.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengaduan dari berbagai pihak terkait adanya dugaan penyelewengan dana desa beberapa waktu lalu.

“Tim Inspektorat telah melakukan pemeriksaan ke sejumlah desa, dan sudah ada tiga desa saat ini yang kami kantongi untuk ditindaklanjuti” papar Sakti malam ini.

Reporter : Deni

Editor : Sumardin || P’de

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here