PN Parigi Canangkan Zona integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, Ini Tujuannya

0
144

PARIMO || matarakyatindo.com – Wakil Bupati Parigi Moutong H.Badrun Nggai menghadiri acara pencanangan pembangunan zona integritas Pengadilan Negeri Parigi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Kegiatan berlangsung bertempat diruang sidang kantor Pengadilan Negeri Parigi, Kamis (4/2/2021).

Turut hadir Ketua DPRD, Sayutin Budiyanto, Kapolres AKBP Andi Batara Purwacaraka, Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas III Parigi Askari Utomo, Wakil Ketua Pengadilan Agama Muammar, mewakili Kepala Kejaksaan Negeri, Muh.Rifaizal, (Kasi intel), Perwira Penghubung Mayor Inf. Rompis, DANPOSAL Letda Laut Aditiya Nugroho.

Wakil Bupati mengatakan, dengan adanya pencanangan pembangunan zona integritas Pengadilan Negeri Parigi bisa menuju wilayah yang bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Wabup menghimbau seluruh hakim dan semua pegawai dikantor Pengadilan Negeri bisa lebih siap mendukung dan melaksanakan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi.

Wabup Badrun menambahkan, wilayah birokrasi bersih dan melayani dalam rangka memenuhi amanat reformasi birokrasi terkait layanan bebas dari korupsi serta birokrasi yang bersih dan melayani.

Sebab dengan terintegritas yang kokoh maka akan terwujud penegakkan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani sesuai dengan harapan masyarakat, urai Wabup.

Orang kedua ini berharap dengan adanya pencanangan pembangunan zona integrasi ini dapat menjadi contoh kepada kalangan birokrat dan penegak hukum bersama pemerintah daerah.

“Mari kita bersama sama untuk berkomitmen” ajak Wabup.

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Parigi Dwi Sugianto menyampaikan dalam mengakselarasi pencapaian sasaran hasil maka Pengadilan Negeri perlu untuk membangun pelaksanaan reformasi, birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit unit kerja lainnya.

Sebab proses pembangunan zona integras kata Dia, merupakan tindak lanjut pencanangan pembangunan zona integritas yang difokuskan pada penerapan program managemen perubahan penataan tata laksana, penataan manjemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat kongkrit.

Dwi sugianto menjelaskan outcome dari pembangunan zona integritas adalah terbentuknya WBK/WBBM di pengadilan Negeri Parigi, pembangunan WBK/WBBM secara bertahap.

Ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan nilai indeks persepsi korupsi pada pengadilan khususnya dan indeks persepsi korupsi indonesia pada umumnya.

“Pada hakekatnya proses pembangunan pencanangan zona integritas di PN Parigi adalah membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara baik sehingga mampu menumbuh kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi” tutup Dwi.

Sumber : Humas Pemda / Editor : Pde

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here