Program Kerja Disdikbud 2020 ‘Jelas’, Insentif Gaji Guru Honor 2021 ‘Membingungkan’

0
116

PARIMO | matarakyatindo.com – Penjelasan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong (Sulteng) Tahun 2020 kepada Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Parimo selang dua kali pertemuan akhirnya menemui titik terang setelah pihak Dinas Dikbud memberikan klarifikasinya.

Pansus LKPj di pimpin Drs H. Suardi (Partai Demokrat) bersama Ferri Budi Utomo, Lely Pariani, Arifin Dg Palalo, Fadli dan lainnya, awalnya tidak meyakini atas kinerja Disdikbud dimasa pandemi Covid-19 yang sudah jelas peruntukannya.

Sementara, penggunaan anggaran Dinas terkait berdasarkan daftar usulan program kerja tahun 2019 juga masih belum jelas penggunaannya, yang bersumber dari DAK senilai Rp6 Miliar lebih.

“Seingat kami untuk Tahun 2020 saat Corona itu, semua sekolah tidak melakukan belajar mengajar secara tatap muka, sehingga untuk pengadaan alat peraga yang terserap melalui anggaran setiap sekolah tidak digunakan…pertanyaannya dimana anggarannya jika anggarannya tidak digunakan ?” tanya Fadli anggota Pansus LKPj 2020.

Justru yang membingungkan lagi sambung politisi PKS ini, yaitu soal kebijakan daerah terhadap pembayaran tenaga honor guru yang masih ‘membingungkan’. Padahal sudah jelas guru yang memiliki NUPTK harus dibayarkan tepat waktu sesuai nomen klatur, terangnya.

Pansus LKPj DPRD sangat berharap agar hubungan kerja terus menjadi referensi untuk mengurai penjabaran program kerja Dinas Dikbud Parimo walaupun hingga kini pihaknya belum pernah menerima dokumen anggaran.

Tapi semua permasalahannya sudah Klir dan jelas kata Fadli, namun yang perlu dipertanyakan adalah soal kebijakan tenaga honor guru yang belum terselesaikan hingga saat ini.

“Pansus LKPj optimis jika Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong bisa dibagi juga, karena sebagai mitra kerja harus mengetahuinya. Tapi saat ini juga untuk DPA Disdikbud tahun 2020 belum diberikan kepihak pansus LKPj sebagai dasar penyamaan persepsi antara lembaga DPRD dan Pemda” tegasnya.

Apa jawaban Disdikbud soal penggunaan anggaran dimasa pandemi covid ?

Menurut Kabid Manajemen Sekolah Dasar, Ibrahim MSi mengatakan, penggunaan dana sudah sesuai proseduralnya. Ini semua dilakukan secara hati-hati tanpa mengabaikan perintah undang-undang karena anggarannya terpangkas hingga Rp6 Miliar lebih.

Itupun diambil berdasarkan usulan DPA tahun 2020 dengan ketentuan bahwa pengusulan anggaran dilakukan satu tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019.

Dalam penggunaan anggaran lainnya, Disdikbud membelanjakannya sesuai penggunaannya, seperti pengadaan Laptop, Printer dan lainnya yang tidak bisa ditunda. Sedangkan untuk belanja alat peraga sekolah, tetap menjadi kebutuhan walaupun dilakukan melalui sistim pembelajaran on line.

“Kami akui memang ada alat peraga yang belum digunakan sekolah saat pembelajaran tatap muka, namun karena hal tersebut berasal dari dana DAK, maka setiap sekolah tetap menyusun programnya”, kata Ketua Purna Paskibraka ini.

Reporter : Sumardin (Pde) / Deni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here